Breaking News:

Berita Nasional

Laporan Kelompok Masyarakat Minang terhadap Puan Maharani Ditolak Bareskrim, Begini Alasan Polisi

Alasannya, dari alat bukti atau batang bukti yang dibawa pelapor dianggap tidak memenuhi unsur pidana yang dituduhkan ke Puan.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/ Budi Sam Law Malau
Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani ke Bareskrim Polri, jumat (4/9/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI--Pelaporan kelompok masyarakat Sumatera Barat yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) atas peryataan Puan Maharani yang dianggap menghina dan mencemarkan masyarakat Sumatera Barat, akhirnya ditolak Bareskrim Polri.

Alasannya, dari alat bukti atau batang bukti yang dibawa pelapor dianggap tidak memenuhi unsur pidana yang dituduhkan ke Puan.

"Kami sempat berdiskusi alot soal alat bukti yang kami bawa, karena dianggap penyidik tidak memenuhi unsur. Menurut mereka rekaman video Youtube suara Puan dan pemberitaan di media online yang kami bawa sebagai barang bukti, adalah produk jurnalistik dan kami harus meminta klarifikasi Dewan Pers," kata Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) David, di Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu Khoriul Amin, Kuasa Hukum yang mendampingi PPMM menilai ditolaknya laporan mereka adalah hal aneh dan bukti bahwa kasus ini masuk angin.

Jika Laporannya terhadap Puan Maharani Tidak Ditindaklanjuti Polisi, PPMM: Kami ada Langkah Lain

Laporkan Puan Maharani ke Mabes Polri, Kelompok Warga Minang Pastikan Tidak Ada Unsur Politis

Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani ke Bareskrim Polri, jumat (4/9/2020)
Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani ke Bareskrim Polri, jumat (4/9/2020) (Warta Kota/ Budi Sam Law Malau)

"Ini artinya upaya pelaporan apapun atas penguasa atau Puan ini masuk angin. Yang lucu menurut saya, video rekaman di Youtube dianggap penyidik adalah produk jurnalistik. Padahal Youtube adalah media sosial," katanya.

Khoirul menyatakan penyidik juga menyatakan jika alat buktinya adalah Youtube, maka yang dipidanakan adalah pengupload kontan Youtube nya.

"Padahal di sejumlah kasus lain cukup banyak bahwa yang dijerat pidana adalah orang yang ada di dalam konten Youtube, bukan penguploadnya," kata Khoirul.

Meski ditolak kata Khoirul, pihaknya menghormati keputusan penyidik. "Kami juga memaklumi, karena untuk memeriksa penguasa tentunya berat bagi penyidik, ngeri-ngeri sedap," kata dia.

Fadli Zon: Hanya Orang yang Tak Ngerti Sejarah Ragukan Dukungan Masyarakat Sumbar terhadap Pancasila

Sebelumnya Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) David mengatakan pihaknya ada langkah lain setelah pelaporan ke Bareskrim ditolak.

"Yang jelas karena ditolak atau tak ditindaklanjuti saya gak baper. Kami ada langkah lain dengan melaporkan Puan ke MKD," kata David di Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020).

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved