Breaking News:

Info Balitbang Kemenag

Manajemen Rekrutmen dan Penugasan Guru Non PNS di Madrasah Perlu Diseragamkan

Data Education Manajemen Information System Madrasah tahun 2018, terdapat 84.236 guru yang berstatus PNS yang tersebar di 38.206 satuan pendidikan.

istimewa
Para narasumber dan jajaran pimpinan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama berfoto bersama di sela seminar diseminasi hasil penelitian Evaluasi Prodi Agama di PTKI, di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (25/6/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Upaya pemenuhan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di madrasah negeri telah  dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan data Education Manajemen Information System Madrasah tahun 2018, terdapat sejumlah 84.236 orang guru yang berstatus PNS yang tersebar di sejumlah 38.206 satuan pendidikan (MA, MTs dan MI).

Data tersebut menggambarkan bahwa hanya sejumlah 1-3 orang guru PNS pada setiap satuan pendidikan. Namun realitas distribusi guru tidak demikian, sebab dominan guru PNS terkonsentrasi pada madrasah negeri.

Sehingga terdapat jumlah yang sangat besar madrasah yang tidak mendapat distribusi guru PNS. Jika asumsi tersebut dipergunakan maka terhitung sejumlah 26-27 orang PNS di setiap madrasah negeri.

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan guru PNS tersebut adalah kepala madrasah, dengan kewenangannya, merekrut guru honorer (Non PNS).

Rekrutmen guru Non PNS tersebut tampaknya tidak maksimal memecahkan permasalahan pendidikan di madrasah. Sejumlah masalah mengenai guru Non PNS bermunculan, antara lain tingkat kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru Non PNS sangat rendah.

Penelitian manajemen guru non PNS

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan penelitian bertujuan untuk mengamati ragam pengelolaan (manajemen) dan pemberdayaan guru Non PNS di madrasah.

Fungsi manajemen meliputi: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pengarahan), dan controlling (pengawasan). Kelima fungsi tersebut digunakan untuk mengamati rekrutmen dan penugasan guru non PNS.

Sedangkan pemberdayaan meliputi enabeling, empowering, dan protecting. Penelitian kualitatif ini mewawancarai secara mendalam pejabat instansi Kementerian Agama pada tingkat propinsi dan kabupaten, kepala madrasah, guru non PNS dan guru PNS.

Halaman
1234
Penulis: Mochammad Dipa
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved