Breaking News:

Info Balitbang Kemenag

Kerukunan Umat Beragama yang Tulus Mampu Dipraktikkan Komunitas di Indonesia Timur  

Dalam masyarakat Indonesia banyak komunitas yang mempraktikkan kerukunan beragama secara tulus dan tak mudah goyah dengan munculnya kelompok intoleran

Humas Kemenag RI
Menteri Agama Fachrul Razi memberikan sambutan pada kegiatan rilis Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). 

Di samping juga adanya kearifan lokal yang terkait dengan gotong royong.

Dari gambaran terakhir ini, dapat dikatakan bahwa kerukunan beragama yang tulus dipengaruhi oleh kearifan lokal (adat-tradisi), ingatan akan sejarah, faktor ekonomi dan tujuan yang sama membangun kampung. 

Rekomendasi

Untuk terus menjaga kerukunan umat beragama dilingkungan komunitas, maka Balai Litbang Agama Makassar memberikan sejumlah rekomendasi.

Pertama, Komunitas yang menjalankan Best Practice Kerukunan Beragama perlu diperkuat oleh pemerintah setempat (FKUB dan Pemda) dengan melakukan pendampingan pada komunitas bersangkutan. 

Kedua, pemerintah setempat, khususnya pemerintah desa menguatkan kembali Lembaga-lembaga lokal (lembaga adat, lembaga keagamaan lokal), serta mengembangkan kearifan lokal seperti toleransi Sultan Tidore, yang mendukung kerukunan umat beragama di daerahnya.

Ketiga, Best Practice Kerukunan Beragama di beberapa komunitas tadi bisa menjadi salah satu model kerukunan beragama, untuk selanjutnya direpetisi di tempat lain yang memiliki situasi sosial, ekonomi dan kebudayaan yang mirip.

Hal ini bisa dilakukan oleh Kementerian Agama pusat, khususnya yang menangani Forum Kerukunan Umat Beragama kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Keempat, kerukunan beragama di beberapa daerah saat ini, ditunjang oleh distribusi ekonomi yang adil. Karena itu pemerintah daerah harus mempertimbangkan kesetaraan recources ekonomi dalam berbagai kebijakan.

Kelima, perlu dukungan kuat dari Kementerian Agama dan Pemerintah setempat baik dalam bentuk pendanaan maupun kerja sama terhadap Lembaga Agama Moderat (NU-Muhammadiyah-Pesantren dan PGI)  agar bisa berkembang di komunitas yang melakukan best practice kerukunan beragama. 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya kelompok-kelompok keagamaan radikal-intoleran di tempat tersebut. (*)

Penulis: Mochammad Dipa
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved