Breaking News:

Eks Kepala BAIS Harap DPR Tunda Perpres Pelibatan TNI di Terorisme

Soleman menilai pelibatan prajurit TNI cukup menggunakan UU TNI nomor 34 Tahun 2004, dan bisa dilibatkan dalam penanganan terorisme.

Editor: Ahmad Sabran
TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman B Ponto 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- DPR RI diharap menunda pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan  TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B Ponto  dalam diskusi daring "Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Terorisme dan Nasib Agenda Reformasi Sektor Keamanan", Rabu (2/9/2020) mengatakan, Perpres bisa ditunda dulu dan Pasal 43 i UU 5 tahun 2018 dihapuskan.

Soleman menilai pelibatan prajurit TNI cukup menggunakan UU TNI nomor 34 Tahun 2004, dan bisa dilibatkan dalam penanganan terorisme.

"Perpres akan menempatkan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme menjadi sesuatu permanen, dan bukan lagi situasional. Hal ini salah sejak awal merumuskan Pasal 43 i dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, harusnya pelibatan TNI cukup mengacu pada UU TNI Nomor 33/2004 saja," tuturnya.

VIDEO: Anak-anak Korban Gusuran Tol Kunciran-Bandara Soetta Alami Trauma

VIDEO: Kuasa Hukum Sebut Dwi Sasono Didampingi Widi Saat Rehabilitasi di RSKO

VIDEO: Lucinta Luna Tak Kuasa Tahan Air Mata Saat Dituntut 3 Tahun Penjara oleh Jaksa

Pria yang juga Purnawirawan TNI AL ini meminta kepada pemerintah dan DPR agar menunda pengesahan Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.

"Pasal 43 i dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi pangkal masalah perpres," sambungnya.

Soleman mengatakan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pendekatannya penegakan hukum, sedangkan UU TNI pendekatannya menggunakan war model.

"Jadi harusnya jangan atur pelibatan TNI seperti rumusan dalam Pasal 43 i UU pemberantasan tindak pidana terorisme nomor 5 tahun 2018 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam perpres. Tidak mungkin mencampurkan air dalam minyak," katanya.

Wakil koordinator KontraS Feri Kusuma mengatakan, pelibatan TNI dalam menangani terorisme cukup penanganannya dengan UU TNI, karena pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI sudah mengatur pelibatan tni dalam mengatasi aksi terorisme.

Dengan demikian, kata dia, sebenarnya perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak urgent.

Dikatakannya, fungsi TNI dalam mengatasi aksi terorisme hanya penindakan. Fungsi penangkalan dan pemulihan tidak diperlukan dan karenanya tidak perlu diatur dalam perpres pelibatan tni dalam mengatasi aksi terorisme.

VIDEO: Fiki Alman Jadi Saksi Kasus Vicky Prasetyo, Tegaskan Tidak Berzinah dengan Angel Lelga

VIDEO: Program Jabar Begerak dan Bintara Bangkit Salurkan Bantuan Bagi Warga Kurang Mampu

Fungsi penindakan pun juga dilakukan dalam situasi khusus ketika ancaman terorisme sudah tidak bisa ditangani oleh penegak hukum, pilihan terakhir dan harus atas dasar keputusan politik negara yakni keputusan presiden bersama dengan dpr.

Pandangan-pandangan masyarakat sipil terkait Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, lanjutnya, telah diberikan kepada Menkopolhukam Mahfud MD.

“Secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2020, telah kita berikan kepada Menkopolhukam terkait dengan daftar inventaris masalah Perpres,” katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved