Viral Medsos

Beredar Pesan Berantai Razia Besar-besaran di Tangerang, Jika Terjaring Langsung Dikarantina, Hoaks?

eredar sebuah pesan berantai yang meresahkan warga Kota Tangerang mengenai adanya razia penanganan virus corona atau Covid-19.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Panji Baskhara
Satpol PP Jakarta Barat
Ilustrasi - razia penanganan virus corona atau Covid-19. 

"Mohon maaf, informasi tersebut adalah hoaks. Mari terus kita waspada. Bersama kita jalankan 3M: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Wabah mengancam nyawa, vaksinnya belum ada. Saat ini "vaksin" kita adalah 3M. #JakartaKotaKolaborasi," tulis Ariza melalui akun Twitternya.

Bahkan, terkait beradarnya informasi tersebut, Badan Intelejen Negara (BIN) turut membantahnya.

BIN melakukan bantahan lantaran pada gambar yang disebarkan itu terdapat logo BIN.

BIN menyatakan bahwa informasi dalam gambar tersebut tidak benar dan bukan berasal dari BIN.

Setelah menjadi viral, Ferdinand kemudian memutuskan untuk menghapus cuitan tersebut.

Meski demikian, dia tidak menyampaikan permintaan maaf, khususnya kepada Anies Baswedan yang ia serang dengan gambar hoaks tersebut.

"Informasi ttg zona hitam DKI sdh beredar dibanyak media sosial sblm sy twit. Jika skrg BIN menyatakan itu hoax, kita akui kebenaran infonya. Dan twitnya saya hapus. Terimakasih," tulis Ferdinand.

Sanksi Denda Penilangan Pengendara yang Tak Pakai Masker di Jakarta Hoaks

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta memastikan kabar mengenai penilangan bagi pengendara yang tidak memakai masker sebesar Rp 200.000-Rp 250.000 per orang pada periode 27 Juli sampai 9 Agustus 2020 adalah hoaks.

Apalagi pembayaran dendanya melalui aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat), sementara aplikasi milik DKI adalah Jakarta Kini (Jaki).

“Itu hoaks, kami nggak pernah membuat regulasi menilang kendaraan,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin pada Senin (20/7/2020).

Arifin mengatakan, petugas hanya menjerat orang yang tidak memakai masker dengan denda minimal Rp 100.000 dan denda maksimal Rp 250.000.

Bila mereka tidak mampu membayar, petugas akan menjerat mereka dengan sanksi sosial seperti memberikan fasilitas umum.

Hal ini tercantum melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved