Breaking News:

Info Balitbang Kemenag

Atur Kebijakan Pengangkatan Guru Agama, Koordinasi Instansi Diperlukan

Implementasi kebijakan pengadaan guru pendidikan agama di sekolah selama ini diduga masih belum optimal.

Tangkap Layar Akun Twitter Kemenag RI @Kemenag_RI
Logo Kementerian Agama (Kemenag) RI 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Pendidik atau guru menjadi garda terdepan yang menentukan ketercapaian pendidikan. Peran ini perlu didukung oleh beberapa regulasi yang mengatur posisi, peran, fungsi maupun tugas pendidik, termasuk pendidik pada mata pelajaran pendidikan agama di sekolah.

Sejumlah regulasi yang mengatur hal tersebut diantaranya ada pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang ASN.

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Penyusunan dan Pengangkatan Guru Agama di Sekolah, demikian pula regulasi di bawahnya yang mengatur secara teknis.

Namun, realitas di lapangan tampaknya belum selaras dengan regulasi diatas. Salah satu problem yang  masih mengemuka adalah proses dan mekanisme pengadaan guru pendidikan agama di sekolah.

Hal ini berimplikasi pada pelayanan guru, baik pada peningkatan kapasitas maupun kualitas mereka. Tepatnya, implementasi kebijakan pengadaan guru pendidikan agama di sekolah selama ini diduga masih belum optimal.

Penelitian

Dalam konteks ini, maka penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan pengadaan guru pendidikan agama di sekolah signifikan dilakukan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan pengangkatan guru pendidikan agama di sekolah, dan apa faktor pendukung dan penghambat?

Penelitian yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia ini diorientasikan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi proses implementasi kebijakan pengangkatan kebijakan guru pendidikan agama di sekolah. Hal ini diharapkan menjadi basis kebijakan optimalisasi penerapan kebijakan pengangkatan guru yang menjadi kewenangan beberapa instansi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data sepenuhnya menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.

Halaman
123
Penulis: Mochammad Dipa
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved