Jakarta Zona Hitam Covid-19, Selain Evaluasi Ganjil Genap Ini Permintaan FAKTA kepada Anies Baswedan

"Tingginya angka Covid 19 sudah seharusnya menjadi peringatan keras atau lampu merah bagi buruknya kinerja Pemprov Jakarta, khususnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan..."

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Provinsi (pemprov) Jakarta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan selama pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Graha BNPB Jakarta Timur, Senin (31/8/2020), mengatakan bahwa salah satu yang harus dikaji ulang ialah terkait aturan ganjil genap kendaraan bermotor.

• Setelah Dua Hari Tembus 1.000 Lebih, Kasus Harian Covid-19 di Jakarta sekarang Turun jadi 941 orang

• Ini yang Harus Disiapkan Perusahaan untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor

Menurut Wiku, dari hasil laporan yang diterima Satgas dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, Minggu lalu, aturan ganjil genap kendaraan bermotor ternyata berdampak pada peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemprov Jakarta diminta memastikan apakah ganjil genap berkontribusi pada meningkatnya kasus Covid-19 di DKI beberapa waktu terakhir.

• Keluh Kesah Pengendara, Tolak Wacana Kebijakan Ganjil Genap Motor di Jakarta

• Tilang Elektronik Pelanggaran Ganjil Genap Meningkat di DKI Jakarta Mencapai 2.428 Pelanggar 

Wajar jadi Zona Hitam

Menanggapi hal ini, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, peningkatan angka Covid 19 di Jakarta sepanjang bulan Agustus 2020 adalah angka yang sangat menakutkan dan wajar bila Jakarta menjadi Zona Hitam.

Menurut data (lihat di bawah artikel ini), pada tanggal 1 Agustus 2020 hari Sabtu, jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 374 orang dan terus naik hingga tanggal 31 pada Senin kemarin tercatat 1049 orang.

"Tingginya angka Covid 19 sudah seharusnya menjadi peringatan keras atau lampu merah bagi buruknya kinerja Pemprov Jakarta, khususnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan," tandas Tigor dalam siaran resminya yang diterima Wartakotalive.com, Selasa (1/9/2020).

Jika memang terus terjadi peningkatan kasus Covid 19 di Jakarta, lanjutnya, maka sudah seharusnya Jakarta kembali pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar bisa menurunkan dan mengendalikan kasus Covid 19.

Jalur sepeda di jalan tol

Dipaparkan lebih lanjut, selama ini memang kinerja Pemprov Jakarta adalah yang terburuk di Indonesia dalam menangani kasus Covid 19.