Kementerian Pertanian Dinilai Tidak Berwenang Tetapkan Ganja Sebagai Tanaman Obat

"Menurut UU 13 Tentang Hortikultura, itu pun diperbolehkan, namun melalui satu pengawasan yang ketat dan harus ada izin-izin yang tidak boleh

Editor: Ahmad Sabran
Tanaman ganja yang ditanam di dalam pot. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir menilai penetapan ganja sebagai tanaman obat bukan kewenangan Kementerian Pertanian karena hal itu merupakan ranah dari Kementerian Kesehatan.

Menurut Mudzakir dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, keputusan itu juga berlawanan dengan banyak peraturan hukum di Indonesia, apalagi dikeluarkan tanpa riset mendalam dan komprehensif.

Untuk itu, ia mempertanyakan kebijakan yang sempat tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian itu.

"Urus saja pangan nasional agar terpenuhi atau mungkin bisa ekspor produk-produk (pangan) lain yang tidak dilarang," katanya seperti dikutip dari Antaranews.com.

Pengamat kebijakan publik LIPI Syafuan Rozi Soebhan ikut menambahkan masalah ganja sebagai pengobatan di Indonesia masih terus diperdebatkan, karena belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas.

Meski demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air sudah menetapkan bahwa konsumsi tanaman ganja merupakan hal yang dilarang, apalagi dibudidayakan.

"Polri adalah penegak hukum yang hanya berpegang pada undang-undang. Jika memang mau dilegalkan sebagai obat, harus amandemen Undang-Undang yang ranahnya politik," ujarnya.

Ia menambahkan, jika persoalan ini diangkat menjadi debat publik, Kementan juga harus memiliki dasar riset dan alasan yang jelas, seperti pemanfaatan ganja untuk konsumsi secara terbatas di Belanda.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulistyo Pudjo Harton menegaskan ganja hanya diperuntukkan untuk penelitian maupun kajian ilmu pengetahuan.

Jika Rano Karno Tidak Lagi Melanjutkan Kisah Si Doel, Cornelia Agatha Siap Berpisah dengan Sarah

UPDATE Penyerangan Polsek Ciracas, 12 Oknum Anggota TNI Ditahan, Mereka Juga Harus Bayar Ganti Rugi

3 Warga Ditembak, Seorang Meninggal Dunia, 5 Orang Polisi Kini Diperiksa di Propam Polda Sulsel

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ganja masuk dalam golongan 1 tanaman narkotika.

Ia juga menyayangkan tidak adanya diskusi dengan Kementan terkait persoalan ini, padahal BNN merupakan pemangku kepentingan terkait pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, termasuk ganja.

"Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Ini menjadi pekerjaan bagi Kementerian Pertanian," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto menjelaskan bahwa tanaman ganja atau dengan nama latin "cannabis sativa" harus dalam pengawasan ketat dan mendapat izin, jika ingin dibudidaya sebagai tanaman obat.

Prihasto menjelaskan budidaya jenis tanaman hortikultura, termasuk di dalamnya tanaman obat, telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved