Breaking News:

Jiwasraya Gagal Bayar

Kasus Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya, Perusahaan Benny Tjokrosaputro Pailit, Ini Kata Kejagung RI

Sebuah perusahaan Benny Tjokrosaputro, yakni PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) pailit.

Editor: Panji Baskhara
jiwasraya.co.id
PT Asuransi Jiwasraya 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sebuah perusahaan Benny Tjokrosaputro, yakni PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) pailit.

Mengenai perusahaan Benny Tjokrosaputro yang terlibat kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero ini dijelaskan Kepala pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Hari Setiyono.

Namun, pihak Kejagung RI belum mau berkomentar lebih jauh perihal nasib aset PT Hanson Internasional Tbk.

Diketahui, aset PT Hanson Internasional Tbk disita di dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero usai perusahaan milik Benny Tjokrosaputro dinyatakan pailit.

Usut Tuntas Kasus Jiwasraya, Anggota Komisi III DPR Dorong Pemanggilan Mantan Pejabat Bapepam-LK

Kejagung Kebakaran, Mahfud MD Pastikan Berkas Kasus Djoko Chandra, Jaksa Pinangki dan Jiwasraya Aman

Dua Saksi Persidangan di PN Jakarta Pusat Perkuat Dalang Pembobol PT Asuransi Jiwasraya

Seperti diketahui, pendiri perusahaan iotu, Benny Tjokrosaputro, merupakan terdakwa dalam perkara Jiwasraya.

Sejumlah aset perusahaan pun disita terkait kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, gugatan pailit yang menyusul perkara pidana memang sering terjadi.

“Hal yang sering terjadi, ketika perkara pidana bergulir, diikuti gugatan kepailitan, sementara aset yang ada di perusahaan itu"

"barangkali sebagian, tidak seluruhnya, masuk dalam daftar sitaan perkara pidana,” katanya Hari di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2020).

Menurutnya, perlu dibedakan pula antara aset yang terkait dan gugatan pailit tersebut serta aset yang disita oleh penyidik Kejagung.

Hari pun belum berkomentar lebih jauh perihal nasib aset PT Hanson yang disita terkait perkara Jiwasraya.

Menurutnya, Kejagung menunggu kelanjutan sidang kasus Jiwasraya serta menunggu putusan pailit tersebut memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Nanti kita ikuti saja perkembangan penanganan perkara pidananya karena aset itu sudah masuk dalam sitaan perkara pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi,” tuturnya.

“Kita juga menunggu apakah perkara kepailitan itu sudah inkrah atau belum,” sambung dia.

Diberitakan, PT Hanson International Tbk (MYRX), perusahaan milik Benny Tjokrosaputra dinyatakan pailit. Hal tersebut berdasarkan surat edaran yang disampaikan perusahaan kepada seluruh pemegang saham dan kreditur yang diterbitkan 28 Agustus 2020.

Dalam surat itu, Direktur Hanson International Hartono Santoso menyatakan, putusan pailit berdasarkan hasil sidang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perseroan di Pengadilan Niaga,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Agustus 2020.

Sidang tersebut telah menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Hanson telah berakhir, serta memutuskan pailit.

"Menyatakan PT Hanson International Tbk selaku Termohon PKPU/Debitor “ Pailit” dengan segala akibat hukumnya," ungkap Hartono seperti dikutip dalam surat edaran, Sabtu (29/8/2020).

Putusan Sidang Permusyawaratan Hakim tersebut juga telah diumumkan kurator di dua surat kabar harian nasional pada tanggal 21 Agustus 2020.

Maka atas putusan tersebut, Hartono mengatakan, perseroan akan melakukan langkah-langkah dan upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan Minta Usut Tuntas

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, mewacanakan akan memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui penyebab gagal bayar dan kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Jiwasraya (Persero).

Pemanggilan ini, termasuk mantan pejabat di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang saat ini jadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Arteria, melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi III mengatakan, dirinya akan langsung mengawal kasus ini sehingga bisa terang benderang.

Ia pun menegaskan tidak akan takut untuk memanggil siapapun, termasuk kemungkinan untuk memanggil Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta.

Diketahui, Isa Rachmatawarta pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK pada periode 2006 sampai 2013.

“Kita akan panggil. Bahkan jika ada kemungkinan Kejaksaan Agung untuk memanggil pun tidak masalah. Saya kawal benar kasus ini,” kata Arteria, Senin (31/8/2020).

Dalam kasus Jiwasraya, Isa diketahui merupakan Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK periode 2006-2013.

Di mana saat itu seharusnya dia bisa lebih teliti melihat produk JS Saving Plan sebagai sebuah produk yang tidak biasa dalam industri asuransi.

Melihat hal itu, Arteria nilai pihak Komisi III tidak akan gentar, bahkan akan pasang badan bagi Kejaksaan Agung jika pemanggilan Isa dilakukan selama untuk membuat kasus Jiwasraya ini bisa diselesaikan.

“Jika itu diperlukan, kami full backup. Jika Kejaksaan Agung menilai perlu. Kami berani sepenuhnya, tidak ada masalah"

"Apalagi kalau disangkut-pautkan dengan kekuasaan masa lalu. Kami mastikan Kejaksaan Agung tidak pernah disandera,” tegas Arteria, yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ia yakin, masalah Jiwasraya bisa selesai meskipun hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ia pun menganggap kehadiran Panja telah membantu pihak Kejaksaan Agung dalam menetapkan 13 menager investasi menjadi tersangka.

Selain 13 manajer investasi (MI), Kejaksaan Agung telah menetapkan Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokro dan lima orang lainnya sudah ditetapkan menjadi terdakwa.

Yaitu Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008 - 2018.

Kemudian Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2008 - 2018 Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Kelima orang tersebut memiliki nama samaran untuk mengaburkan kongkalikong penggelapan dana investasi JS Saving Plan milik para nasabah yang dititipkan di perusahaan asuransi berpelat merah ini.

Heru Hidayat misalnya, dalam fakta persidangan disebut sebagai “Pak Haji”, sedangkan Joko Hartono Tirto dalam berbagai kontak elektronik berperan atas nama “Panda”.

Tiga pihak internal Jiwasraya yang kini berada di meja hijau adalah Hary Prasetyo yang dipanggil “Rudy” adalah Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2008-2018.

Selanjutnya Hendrisman Rahim yang juga Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 dipanggil sebagai “Chief”, serta Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya dipanggil sebagai “Mahmud”.

Seperti yang diketahui, Jaksa penuntut dari Kejaksaan Agung mendakwa keenam orang itu lakukan serangkaian kegiatan bersama yang membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar nasabah.

Hingga kini tercatat mengalami kerugian tidak kurang dari Rp52 triliun, terlebih melalui produk JS Saving Plan yang membuat Jiwasraya yang saat itu dipimpin oleh Hendrisman Rahim makin terpuruk.

Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, dengan total kerugian negara nyaris Rp 18 triliun.

(Kompas.com/Wartakotalive.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perusahaan Benny Tjokro Dinyatatakan Pailit, Ini Komentar Kejagung"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved