Buronan Kejaksaan Agung

Irjen Napoleon Bonaparte Bantah Terima Duit dari Djoko Tjandra, Polri Bilang Tak Kejar Pengakuan

Brigjen Awi Setiyono mengatakan, pihaknya menghargai pernyataan kuasa hukum yang menolak adanya penerimaan dana dari Djoko Tjandra.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Irjen Napoleon Bonaparte saat rekonstruksi kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Kamis (27/8/2020). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Polri menanggapi pernyataan kuasa hukum mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte, yang menyebut kliennya tidak menerima uang terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, pihaknya menghargai pernyataan kuasa hukum yang menolak adanya penerimaan dana dari Djoko Tjandra.

Namun, ia memastikan pengungkapan kasus tersebut tak berdasarkan pengakuan tersangka.

Aliran Dana Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki Ditelusuri, Termasuk Dugaan untuk Operasi Plastik

"Kami ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, bahwa penyidik tidak mengejar pengakuan."

"Penyidik bekerja sesuai dengan scientific crime investigation."

"Jadi kita tidak mencari atau mengejar pengakuan," kata Awi di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Kejaksaan Agung Ogah Limpahkan Kasus Jaksa Pinangki, KPK: Publik yang Menilai

Ia menuturkan, penyidik juga telah melakukan rekonstruksi kasus perkara dugaan suap penghapusan red notice tersebut.

Hal itu merupakan upaya Polri mengungkap kasus tersebut.

"Seperti kemarin rekan-rekan ketahui, penyidik melakukan rekonstruksi."

Irjen Napoleon Bonaparte Bantah Terima Uang, Sebut Red Notice Djoko Tjandra Dihapus dari Prancis

"Itu salah satu juga upaya-upaya untuk mengungkap kasus ini," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gunawan Raka, kuasa hukum mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte, membantah kliennya menerima suap dari Djoko Tjandra.

"Saya mewakili Napoleon, jenderal Napoleon Bonaparte, secara tegas menolak Jenderal Napoleon Bonaparte tidak pernah menerima uang atau barang, sebagaimana yang selama ini diberitakan."

 Tanggapi Deklarasi KAMI, Megawati: Kayaknya Banyak Banget yang Kepengin Jadi Presiden

"Baik itu dari Tommy Sumardi, baik itu dari Brigjen Prasetijo Utomo, maupun dari Djoko S Tjandra, apalagi dari pihak lainnya," kata Gunawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (27/8/2020) malam.

Gunawan juga mengatakan kliennya membantah mencabut red notice Djoko Tjandra saat kepemimpinanya sebagai Kadiv Hubinter Mabes Polri.

Sebaliknya, kata dia, red notice tersebut terhapus oleh pihak Prancis pada 11 Juli 2014.

 Pembunuh Staf KPU Yahukimo Diduga Bekas Anggota TNI yang Dipecat karena Jual Amunisi

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved