Breaking News:

Penguatan KASN Perlu Dilakukan untuk Mengatasi Pelanggaran Netralitas ASN

Menjelang Pilkada 2020, KASN kembali melaksanakan kampanye untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN.

Penulis: Ign Prayoga | Editor: Ign Prayoga
muh fadhly ali/tribun-timur.com
Suasana kampanye publik terkait netralitas ASN dengan jalan santai di Car Free Day Boulevard, Makassar, Sulsel, Minggu (8/3/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali melaksanakan kampanye virtual gerakan nasional Netralitas ASN untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN.

Kampanye gelombang ketiga ini mengangkat tema ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri. Usul untuk memperkuat KASN pun mengemuka agar sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN menjadi lebih efektif.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KASN yang diwakili oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto yang dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo, Rabu (26/8/2020).

Kegiatan kampanye diawali dengan deklarasi netralitas ASN yang dikuti oleh lebih dari 620 peserta di jaringan virtual.

Para peserta terdiri atas para kepala daerah, sekretaris daerah (sekda), kepala badan kepegawaian daerah (BKD) ataupun kepala BKPSDM, pimpinan Bawaslu provinsi.

Kegiatan lainnya adalah diskusi panel dengan pembicara Ketua Bawaslu RI, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng.

Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto menyatakan bahwa pelanggaran netralitas ASN pada tahun ini cukup mengkhawatirkan. Data yang bersumber dari KASN per 19 Agustus 2020 menunjukkan, terdapat 490 ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran.

Menikah Usia 18 Tahun, Wulan Guritno Tetap Awet Muda dan Sering Disebut Kakak Shaloom Razade Syach

“Ini angka sebelum memasuki masa kampanye, jadi kita harus benar-benar mengantisipasi pelanggaran,” ujar Tasdik.

Sanksi yang kurang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu para gubernur, bupati, dan wali kota, menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran netralitas ASN tersebut. Penyebab lain adalah terbatasnya kewenangan lembaga pengawas.

”Penguatan KASN menjadi urgen sebagai lembaga pengawas netralitas ASN agar para pegawai tidak abai dalam menjaga netralitas,” kata Tasdik.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved