Breaking News:

Berita Jakarta

Pengelolaan Rumah Susun di Kampung Akuarium Jakut Jadi Percontohan Daerah Lain

Pengelolaan rumah susun di Kampung Akuarium, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dapat menjadi contoh untuk daerah lain.

Dok Warta Kota
Warga sedang melihat desain Kampung Akuarium yang sedang dipamerkan, Selasa (24/9/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pengelolaan rumah susun di Kampung Akuarium, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dapat menjadi contoh untuk daerah lain.

Pasalnya, pengelolaannya akan diserahkan kepada masyarakat, bukan lagi pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.

Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Angga Putra Fidrian mengatakan, pemerintah mendorong  koperasi mandiri beranggotakan penghuni rumah susun (rusun)

Nantinya, koperasi itu yang akan mengelola rusun tersebut.

Ditawari Relokasi ke Rumah Susun, Warga Korban Penggusuran di Pinggir Rel Kereta Ancol Dilema

Ganjar Sambangi Ratusan Mahasiswa yang Bertahan di Rumah Susun Mahasiswa Undip

“Jadi, nanti koperasi masyarakat, namanya kalau enggak salah Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri dan koperasi itu yang akan mengelola rusun umum,” kata Angga saat diskusi virtual bertema ‘Kampung Akuarium Langgar Aturan?’, Senin (24/8/2020).

Menurutnya, di negara lain pengelolaan rusun diambil alih oleh warga, bukan pemerintah. Misalnya di Jepang dan Jerman.

“Jadi menurut saya Jakarta bisa, dimulai dari Kampung Akuarium di mana warga membuat SOP (standar operasional prosedur-Red) tentang pengelolaan rusun,” ujar Angga.

Dia menambahkan, penyusunan SOP itu akan dibantu oleh Rujak Center for Urban Studies.

Harapannya, pengelolaan rusun yang dikelola para penghuni dapat berjalan baik.

Anies Prediksi Ada Pihak yang Akan Berontak Menyusul Revisi Pergub Pengelolaan Rumah Susun

Atasi Konflik, Anies Bakal Revisi Pergub Soal Pengelolaan Rumah Susun Milik

“SOP itu sedang dikembangkan oleh Rujak Center for Urban Studies bersama para warga di Kampung Akuarium,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan, status tanahnya adalah hak penggunaan lahan (HPL) milik Pemprov DKI Jakarta.

Sedangkan bangunannya, dia tengah bernegosiasi dengan pemerintah daerah agar hak guna bangunan (HGB) dapat dimiliki koperasi tersebut.

Normalisasi Sungai Ciliwung di Kawasan Pengadegan, DKI Telah Menyiapkan Rumah Susun

Warga DKI Bergaji di Bawah UMP Bisa Cicil Rumah Susun Selama 20 Tahun

“Dari yang kami usahakan ini bukan soal dikotomi sewa atau milik, tapi kami ingin keluar dari dikotomi bahwa hunian itu sebenarnya ada macam-macam keterhunian."

"Jadi, hunian itu sebagai produk dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi,” kata Elisa.

“Jadi jangan tanyakan mereka beli atau sewa, tapi bagaimana dia menghuni secara sosial,” ucapnya lagi.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved