Breaking News:

Berita Bekasi

Pemkab Bekasi Catat Hanya 10 Persen Pengembang Serahkan Lahan Fasos Fasum

Budi Setiawan, mengatakan, hanya ada 35 perumahan dari total 355 yang sudah menyerahkan kewajiban fasos-fasum.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Dodi Hasanuddin
WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA
Ilustrasi fasos fasum 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat hanya 10 persen lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang diserahkan oleh pengembang.

Tentu jumlah itu sangat sedikit sekali, dibandingkan jumlah pengembang yang mencapai puluhan.

Kabid Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Budi Setiawan, mengatakan, hanya ada 35 perumahan dari total 355 yang sudah menyerahkan kewajiban fasos-fasum.

"Hanya 10 persen saja yang menyerahkan lahan fasos dan fasum perumahanya. Masih sangat jauh sekali," kata Budi, di Bekasi, pada Minggu (23/8/2020).

Maka itu, untuk menyelamatkan aset lahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum). Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim gabungan.

Pembentukan tim ini juga atas anjuran Tim Kopsurgah (koordinasi dan supervisi pencegahan) KPK beberapa waktu lalu yang bertujuan mencari pengembang perumahan yang belum menyerahkan lahan fasos fasum.

"Jadi kami bentuk tim gabungan untuk mendata aset tersebut. Kami juga buru pengembang nakal dan enggan menyerahkan lahan fasos fasum," jelas Budi.

Budi melanjutkan tim gabungan penyelamatan aset lahan fasos fasum ini terdiri dari Dinas PUPR, BPN, Bagian Kerjasama, Hukum, Aset dan Satpol PP.

Pabrik Kayu di Rawa Buaya, Cengkareng Kebakaran, 4 Mobil Damkar Dikerahkan

Ini Alasan Mateo Bustos Menjagokan Bayern Muenchen Dini Hari Nanti

Dibentuknya tim gabungan ini membantu menertibkan para pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajibannya. Apalagi jumlah pengembang di Kabupaten Bekasi cukip banyak dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

"Dari ratusan pengembang, 60 lebih diantaranya yang tidak diketahui keberadaannya setelah mereka tidak lagi mengelola perumahan,"beber dia.

Diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan setiap pengembang wajib mengalokasikan lahan untuk dijadikan fasos maupun fasum.

Gibran-Teguh Batal Lawan Kotak Kosong, KPU Nyatakan Paslon Tukang Jahit-Ketua RW Lolos Verifikasi

VIDEO: Meriahkan HUT-75 RI, Belasan Delman Konvoi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat

Kewajiban itu pun melekat sebagai syarat terbitnya perizinan. Fasos-fasum wajib diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola lebih lanjut.

Fasos yang dimaksud meliputi jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, serta fasilitas bagi masyarakat umum lainnya.

Sedangkan yang disebut fasum di antaranya klinik, pasar, tempat ibadah, sekolah, ruang serbaguna atau juga fasilitas umum lainnya. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved