Kejagung Kebakaran, Mahfud MD Pastikan Berkas Kasus Djoko Chandra, Jaksa Pinangki dan Jiwasraya Aman

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kebakaran hebat yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Sabtu (22/8/2020) malam disoroti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). 

Mewakili Jokowi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Republik Indonesia Mahfud MD menegaskan terdapat tiga hal yang dijamin oleh pemerintah.

Pertama pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, khususnya dua perkara yang menonjol, yaitu kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya. 

• Kejutan di Lap Terakhir MotoGP Styria, Pol Esperago dan Jack Miller Bertarung, Miguel Oliviera Juara

"itu data-datanya, berkas-berkas perkaranya aman. 100 persen aman," ungkap Mahfud MD dalam teleconference bersama wartawan pada Minggu (23/8/2020).

Hal kedua, lanjutnya mengenai penyebab kebakaran. 

Mahfud MD menegaskan masyarakat harus menunggu penyelidikan dari Polri. 

Terlebih kini sudah dibentuk posko bersama antara Kabareskrim dan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) untuk melakukan penyelidikan.

• Ganjar Gowes Sembari Nikmati Destinasi Wisata di Magelang  

Kemudian gedung yang terbakar diketahui merupakan gedung cagar budaya. 

Sehingga proses renovasinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku terkait benda cagar buday

"Itu yang pokok, itu hal pokok. Jadi keamanan data atau berkas-berkas perkara itu tentu dijamin oleh Kejaksaan Agung dan saya ikut mengawal di situ," papar Mahfud MD.

"Sebagai Menko, saya akan teliti betul, ikuti ini perkembangannya bahwa kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa pinangki atau Jaksa yang lain-lain, pejabat yang lain kalau ada itu harus berproses secara transparan," tambahnya.

• Maverick Vinales Terjatuh, Motornya Terbakar, Balapan MotoGP Styria Dihentikan Sementara

Lebih lanjut dipaparkannya, tidak mungkin pemerintah berbohong, menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini. 

Karena sekarang masyarakat punya alatnya sendiri untuk tahu dan membongkar.

Oleh sebab itu pemerintah tidak pernah ada niatan untuk menyembunyikan kasus, menyembunyikan orang, dan sebagainya. 

"Itu yang sekarang saya sampaikan," imbuhnya.