Ganjil Genap Jakarta

Anies Baswedan Terbitkan Peraturan, Aturan Ganjil Genap Berlaku untuk Motor?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbitkan peraturan di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Editor: Panji Baskhara
(komisikepolisianindonesia.com)
Ilustrasi - ganjil genap 

14. Jalan Sisingamangaraja

15. Jalan Panglima Polim

16. Jalan Fatmawati, mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang

17. Jalan Suryopranoto

18. Jalan Balikpapan

19. Jalan Kyai Caringin

20. Jalan Tomang Raya

21. Jalan Pramuka

22. Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur, mulai simpang Jalan Paseban Raya sampai dengan simpang Jalan Diponegoro

23. Jalan Kramat Raya

24. Jalan Stasiun Senen

25. Jalan Gunung Sahari

Komisi B DPRD DKI Ngotot Minta Ganji Genap Ditiadakan Selama Pandemi Corona di Jakarta

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meniadakan sistem ganjil genap pelat kendaraan bermotor selama wabah Covid-19.

Kebijakan tersebut dianggap tidak sejalan dengan imbauan pemerintah daerah soal physical distancing atau jaga jarak antar pribadi.

“Sebaiknya ganjil genap nggak usah diterapkan dulu selama pandemi Covid-19, sehingga warga bisa memakai kendaraan pribadi dan tidak perlu berdesak-desakan naik angkutan umum,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi pada Selasa (9/6/2020).

Aziz mengatakan, kebijakan ganjil genap dapat membuat masyarakat beralih ke angkutan umum di tengah Covid-19.

Apabila hal ini didiamkan, dia khawatir penyebaran Covid-19 justru dapat meningkat lagi melalui angkutan umum.

“Beberapa waktu lalu kami lihat historinya bahwa penyebaran virus itu lebih banyak dari KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line karena banyak orang yang naik kereta,” ujarnya.

“Ditambah kesadaran masyarakat juga masih ada yang kurang memakai masker, berjaga jarak dan sebagainya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, dia menyadari pemerintah daerah melalui Satpol PP memiliki keterbatasan untuk mengawasi warganya yang menaati ketentuan PSBB.

Contohnya menindak warga yang tak pakai masker ketika berada di KRL Commuter Line, stasiun dan sebagainya.

“Lalu jumlah orang yang untuk kasih sanksi juga masih terbatas, termasuk orang yang mensosialisasikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu perkembangan kasus Covid-19 sebelum menerapkan sistem ganjil genap pelat nomor kendaraan bermotor selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi di bulan Juni.

Bila kasus Covid-19 meningkat, DKI akan mengambil kebijakan rem darurat (emergency brake policy) dan ganjil genap berlaku.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kebijakan emergency brake policy dan ganjil genap akan dikeluarkan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat di tengah Covid-19.

Bila tren kasus kembali naik di tengah tingginya aktivitas warga, tentu sistem ganjil genap akan diberlakukan.

“Di situ nanti bila diperlukan, baru digunakan (ganjil genap). Bila tidak diperlukan, yah tidak digunakan,” ujar Anies saat meninjau pelaksanaan protokol kesehatan di terowongan Kendal, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (8/6/2020).

Panggil Dishub DKI

Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Pemanggilan Syafrin untuk mengklarifikasi rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta soal sistem ganjil genap pelat kendaraan mobil dan motor di tengah wabah Covid-19.

“Kami sudah agendakan pekan ini untuk memanggilnya, yah mungkin Rabu (10/6/2020) atau Kamis (11/6/2020)."

"Kami ingin tahu alasannya apa, latar belakangnya apa dan pertimbangannya apa,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi pada Selasa (9/6/2020).

Aziz mengatakan, pemanggilan Syafrin dianggap penting untuk menjelaskan secara rinci soal rencana kebijakan tersebut.

Diketahui kebijakan ganjil genap justru membuat masyarakat beralih ke angkutan umum.

Sementara di sisi lain pemerintah daerah mengimbau warganya untuk saling berjaga jarak demi menghindari penularan Covid-19.

“Nanti biar dijelaskan ke masyarakat seandainya kebijakan itu mau diterapkan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi,” kata politisi dari Fraksi PKS ini.

Dalam kesempatan itu, Aziz meminta pemerintah daerah mengkaji ulang rencana ganjil genap untuk kendaraan sepeda motor.

Sebab kalangan masyarakat menengah ke bawah banyak yang mencari nafkah dengan mengandalkan sepeda motor.

Contohnya tukang ojek pangkalan, ojek online, kurir barang dan sebagainya.

“Jadi kalau ada ganjil genap ini kan mungkin secara ekonomi juga berdampak kepada mereka,” jelasnya.

“Kemudian memakai kendaraan pribadi saat ini relatif lebih aman daripada memakai angkutan umum karena sekarang penggunanya sudah berjejal (penuh) kembali,” tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta masih menunggu perkembangan kasus Covid-19 sebelum menerapkan sistem ganjil genap pelat nomor kendaraan bermotor selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi di bulan Juni.

Bila kasus Covid-19 meningkat, DKI akan mengambil kebijakan rem darurat (emergency brake policy) dan ganjil genap berlaku.

(Kompas.com/Wartakotalive.com/FAF)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ganjil Genap di Jakarta Juga Akan Berlaku untuk Motor? Ini Kata Dishub"

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved