Hukum

Diputus MA Bersalah Lakukan Penipuan dan Penggelapan, Bos Hotel Kuta Paradiso Pastikan Ajukan PK

Sementara dalam putusan di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Harijanto Karjadi sempat diputus bebas atau onslaght. Namun MA menyatakan dia bersalah.

bplawyers.co.id
ILUSTRASI Proses hukum kasus dugaan penipuan dan penggelapan. 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pengajuan kasasi jaksa penuntut umum atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang didakwakan kepada bos Hotel Kuta Paradiso Harijanto Karjadi.

Dalam putusannya MA menyatakan Harijanto Karjadi bersalah dan divonis 2 tahun penjara sesuai putusan PN Denpasar sebelumnya.

Sementara dalam putusan di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Harijanto Karjadi sempat diputus bebas atau onslaght. Namun MA menyatakan Harijanto bersalah.

Libur Tahun Baru Islam, Jasa Marga Catat 162.938 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Melalui 4 GT Utama

Tahun Baru Islam 1442 H, Yayasan Yatim Inayatul Abna Bintara Kota Bekasi Gelar Sunatan Massal

Menanggapi putusan MA tersebut, kuasa hukum Harijanto Karjadi yakni Berman Sitompul dan Petrus Bala Pattyona mengatakan kliennya sampai Kamis (20/8/2020) siang ini, belum menerima salinan putusan kasasi Mahkaman Agung (MA) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar terhadap kliennya, bos Hotel Kuta Paradiso itu.

"Sampai saat ini klien kami belum menerima salinan putusan tersebut dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar,” kata Berman Sitompul kepada wartawan, Kamis (20/8/2020).

Meskipun demikian, kata Berman, sekiranya betul Mahkamah Agung telah membacakan putusan terhadap perkara tersebut, pihaknya akan melakukan upaya hukum selanjutnya.

"Tentu saja kelak upaya hukum yang akan klien kami lakukan adalah peninjauan kembali atau PK,” katanya.

Bebas Akhir 2020, Sang Mantan Sebut Saipul Jamil Jual Semua Barang Demi Bertahan Hidup di Penjara

Kalah dari Sekuriti, Satpol PP Kota Tangsel Gagal Ungkap Praktik Prostitusi di Tempat Karaoke

Kronologis

Terkait kasus kliennya yang berawal dari laporan Tomy Winata, Berman Sitompul mengungkapkan, pelaksanaan RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) pengembang real estate, yang terjadi pada 14 November 2011 tersebut pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseoran Terbatas dan Angaran Dasar Perseroan.

Juga telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Fireworks Ventures Limited selaku pihak yang mengklaim telah membeli seluruh aset Kredit PT GWP melalui PPAK-6 BPPN.

“Lagipula bagaimana mungkin pelapor dalam perkara pidana tersebut, dalam waktu bersamaan juga meminta untuk dinyatakan sah atas haknya yang dijadikannya sebagai dasar untuk mengajukan laporan polisi tersebut," kata Berman.

Yang dimaksud untuk dimintakkan sah alas haknya, menurut Berman, adalah jual-beli piutang (cessie) dan kesepakatan harga yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 14 November 2011 oleh CCBI dan Tomy Winata.

Nyatanya, kata dia, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 223/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Juli 2019 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 702/PDT/2019/PT.DKI, tertanggal 26 Desember 2019.

Di sisi lain, kata Berman, ada juga gugatan yang diajukan oleh Fireworks Ventures Limited berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR, tanggal 15 Oktober 2019 yang kemudian dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 272/Pdt/2020/PT.DKI, tanggal 18 Mei 2020.

Putusan tersebut, menurut Berman, menyatakan CCBI dan Tomy Winata telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved