Breaking News:

Jokowi Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida Ginting, Ketua DKPP: Biarlah Sejarah Mencatat

Muhammad menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah pendirian atas putusan pemberhentian tetap Evi Novida Ginting dari jabatan komisioner KPU.

KOMPAS.com/MOH NADLIR
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik ketika ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (5/3/2018). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah pendirian atas putusan pemberhentian tetap Evi Novida Ginting dari jabatan komisioner KPU.

Jika majelis etik dalam pleno memutuskan pemberhentian tetap, maka hal itu disebut telah melalui pertimbangan cermat, sangat terukur, dan siap dipertanggungjawabkan.

"Bukan karena soal menang kalah, kami tidak akan mengubah putusan DKPP Nomor 317," tegas Muhammad dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Jumat (14/8/2020).

Fahri Hamzah Tak akan Berhenti Mengkritik Meski Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya oleh Jokowi

Soal pencabutan Keppres 34/P/2020 tentang pemecatan Evi secara tidak hormat oleh Presiden Jokowi menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan eks Komisioner KPU itu, DKPP merelakan hal tersebut untuk jadi catatan sejarah peradilan pemilu.

"Biarlah sejarah mencatat, lembaga peradilan mencatat bahwa DKPP pernah memberhentikan (Evi Novida Ginting)."

"Kalau persoalan dia diaktifkan kembali sudah dijelaskan oleh Prof Jimly, tetapi insyaallah kami yang mengambil keputusan itu."

Positif Covid-19 Meski Terapkan Protokol Kesehatan, Taufik Basari: Jangan Pernah Remehkan Wabah Ini

"Sudah berkomitmen untuk tidak mengubah keputusan nomor 317," tegas Muhammad.

Muhammad mengatakan, amanat UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 458 angka 13 berbunyi, sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat.

Di samping itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki lembaga mahkamah etik untuk membanding putusan yang dikeluarkan peradilan etik DKPP.

LIVE STREAMING Sidang Tahunan MPR Bersama DPR dan DPD, Jokowi Tiga Kali Pidato

Sehingga kata Muhammad, jika DKPP mengubah putusannya sendiri, maka sama saja mereka melanggar konstitusi yang tertuang dalam undang-undang.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved