Polisi Tahan Delapan Orang Diduga Provokator Bikin Rusuh saat Unjuk Rasa di Gedung DPR/MPR

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Aksi yang dilakukan bertepatan dengan agenda Sidang Tahunan MPR itu, para mahasiswa menolak rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja.

Namun dalam aksinya, terdapat sejumlah orang yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, yang dianggap menyimpang dari tujuan para mahasiswa berunjukrasa.

Video: DPR Gelar Sidang Paripurna, Massa Buruh Demo Tolak Omnibus Law

Polda Metro Jaya menahan delapan orang yang diduga sebagai provokator yang mencoba membuat kericuhan di tengah aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (14/8/2020).

"Delapan ini bukan pedemo ya, mereka di sana cuma bikin rusuh, ada yang bawa bendera Anarko, ada yang bawa botol, ketapel, bom molotov, batu," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Jumat (14/8/2020).

• Wakil Ketua KPK Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi Buntut Keributan di Maskapai Garuda

• Ditembak dari Belakang, Korban Penembakan di Kelapa Gading Sempat Berusaha Menyelamatkan Diri

Yusri mengatakan awalnya Polda Metro Jaya mengamankan sekitar 100 orang yang menyusup di tengah-tengah massa pengunjuk rasa, delapan orang ditahan karena ada unsur pidana sedangkan sisanya telah dipulangkan.

"Memang 100 lebih yang kita amankan awalnya, tapi sampai saat ini tinggal delapan orang yang memang berpotensi adanya unsur pidana, yang lain sudah dipulangkan," kata Yusri.

Meski petugas menemukan atribut kelompok Anarko Sindikalisme, Yusri belum dapat memastikan apakah delapan orang itu memang anggota kelompok Anarko, karena saat ini delapan orang itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polda Metro Jaya.

Seperti diketahui, ratusan orang menggelar demonstrasi menjelang pidato Presiden Jokowi tentang RAPBN 2021 di dekat Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat siang.

• Fakta Terbaru Penyebab Kebakaran Tambora Terungkap, Ternyata Bukan dari Korsleting Listrik

Massa tersebut menuntut DPR RI menghentikan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law.

Selain itu, menuntut pencabutan draf RUU Omnibus Law dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) karena sarat dengan kepentingan oligarki.

Massa menolak komersialisasi lembaga pendidikan serta upaya sentralisasi menjadikan lembaga pendidikan sebagai ladang usaha karena tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

• WARGA Palestina Marah, Peringatkan Kesepakatan Israel-UAE Bahayakan Masjid Al-Aqsa