Breaking News:

Virus Corona Jabodetabek

Ahmad Riza Patria Minta Warga DKI Jakarta Taat Protokol Kesehatan Pencegahan Virus Corona

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyadari masih ada warga belum patuh terhadap protokol pencegahan virus corona.

Warta Kota/Desy Selviany
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyadari masih ada warga belum patuh terhadap protokol pencegahan virus corona atau Covid-19.

Alasannya, saat ini tingkat pelanggaraan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase pertama dari 5 Juni sampai pendataan terakhir pada 10 Agustus 2020 masih tinggi.

“Angka dendanya Rp 2,87 miliar. Jumlah yang didenda nggak pakai masker mencapai 79.370 orang dan kantor ditutup ada 31 tempat, dan sebagainya,” kata Ahmad Riza Patria, Jumat (14/8/2020).

Kemudian, kata dia, ada juga perusahaan yang mendapat surat peringatan (SP). Untuk SP pertama ada 389 perusahaan dan SP kedua ada 101 perusahaan.

Wabah Corona Diprediksi Masih Lama, Sri Mulyani Longgarkan Kebijakan Defisit APBN Menjadi 5,5 Persen

Kasus Positif Corona Meningkat, Pemkot Bekasi Hentikan Sementara CFD Jalan Ahmad Yani

Penindakan itu, kata dia, berkat kerja keras petugas Satpol dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Transmigrasi dan Energi serta Dinas Perhubungan.

Total personel yang dikerahkan sekitar 5.000 orang dan mereka bertugas sepanjang hari dari Senin-Minggu.

“Ini bukti aparat kami terus menegakkan pendisiplinan warga dan kegiatan."

"Kemarin (Kamis, 13/8/2020) pengumuman perpanjangan PSBB transisi selama dua minggu, dan berbagai upaya akan ditingkatkan di antaranya sosialisasi dan kampanye untuk gunakan masker,” ujar Riza.

Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Buka-bukaan Soal Atasi Pandemi Virus Corona

Status Virus Corona di Bekasi Masuk Zona Oranye, KBM Tatap Muka Tidak Diizinkan

Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap protokol Covid-19, Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan denda progresif.

Denda itu berlaku bagi masyarakat yang kedapatan melanggar PSBB transisi lebih dari satu kali.

Namun sanksi ini akan berlaku bila DKI merevisi regulasi pengenaan denda yang selama ini dipakai.

Payung hukum itu adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

“Di samping itu juga kami minta perkantoran berupaya untuk membentuk satgas internal sendiri."

"Bahkan kami minta setiap rumah tunjuk satu orang sebagai kader yang tugasnya memastikan anggota keluarga memahami mengerti akan bahaya Covid-19,” ucapnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved