Breaking News:

Pegawai Honorer Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan Upah Dibawah Rp 5 Juta Juga Layak Dapat Insentif

Nyumarno menyarankan agar pemerintah melakukan pendataan dengan baik dan benar, jangan sampai tidak tepat sasaran

Warta Kota/Muhammad Azzam
Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI --- Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, meminta pekerja atau pegawai honorer non ASN yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan memilliki upah di bawah Rp 5 juta per bulan, juga harus masuk sebagai kategori penerima insentif atau subsidi.

Tak hanya itu, lanjut Nyumarno penerima upah dari APBD atau APBN sepanjang Non ASN, seperti pegawai BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Staff Desa, BPD, LPM, Karangtaruna, dan lainnya sampai kepada RT dan RW yang berpenghasilan dibawah Rp 5 juta per bulan sepanjang terdaftar kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan, juga harus masuk menjadi penerima subsidi ini.

“Skema bantuan sosial (subsidi pekerja) juga harus diberikan kepada korban PHK di tengah pandemi Covid-19, baik yang sedang dalam proses ataupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” pungkas Nyumarno, pada Wartakotalive.com, Rabu (12/8/2020).

Agar pemberian program insentif sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan mulai September nanti tepat sasaran, maka Nyumarno menyarankan agar pemerintah melakukan pendataan dengan baik dan benar, jangan sampai tidak tepat sasaran.

Pendataan harus sesuai dengan fakta di lapangan, jangan dijadikan sebagai bentuk eksodus oleh Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan upah atau melaporkan upah pekerja menjadi dibawah Rp 5 juta per bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Implementasi harus benar-benar mengakomodir seluruh pekerja dengan ipah dibawah Rp juta per bulan, termasuk meskipun upah diatas Rp 5 juta saat pelaporan awal badan usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun menjadi turun dibawah saat Pandemi Covid-19 ini,” beber dia.

Politisi PDI-P ini mengatakan insentif sangat dibutuhkan, sebab, tak jarang ditemukan fakta di lapangan banyak pekerja yang tidak dibayar upahnya karena di rumahkan.

“Atau kan ada pengurangan jam kerja dan hari kerja, bahkan meliburkan pekerjanya tapi dibayar separuh. Sehingga berdampak pada upah pekerja berkurang,” kata Nyumarno.

Nyumarno mengungkapkan insentif sangat membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak sekolah dan lainnya di masa pandemi Covid-19 ini.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana memberikan insentif sebesar Rp 600 ribu bagi para pekerja swasta atau non ASN peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved