Buronan Kejaksaan Agung

KPK: Keluarkan Aturan Saat Pandemi Kasus Djoko Tjandra Pasti Timbulkan Kecurigaan Publik

Nawawi Pomolango menilai aturan baru yang dikeluarkan Jaksa Agung Sianitar Burhanudin, dapat menimbulkan kecurigaan dan sinisme publik.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.Com
Gedung Kejaksaan Agung 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menilai aturan baru yang dikeluarkan Jaksa Agung Sianitar Burhanudin, dapat menimbulkan kecurigaan dan sinisme publik.

Apalagi, kata Nawawi, aturan tersebut dibuat di tengah bergulirnya kasus dengan terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra.

Jaksa Agung mengeluarkan pedoman baru yang mengharuskan setiap institusi penegak hukum mendapatkan izin darinya, jika ingin memeriksa jaksa yang terlibat tindak pidana.

Pemanggilan dan Pemeriksaan Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Kejagung Bilang Tak Terkait Pinangki

Aturan tersebut tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung 7/2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan Terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.

Pedoman itu ditandatangani Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 6 Agustus 2020 di Jakarta.

"Mengeluarkan produk seperti ini di saat-saat 'pandemi kasus Djoko Tjandra' dan pemeriksaan Jaksa Pinangki, sudah pasti akan menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik," kata Nawawi lewat pesan singkat, Selasa (11/8/2020).

Hore! Jokowi Bilang Bantuan Subsidi Gaji di Bawah Rp 5 Juta Cair Akhir Agustus 2020

Nawawi menuturkan, aturan tersebut terlihat seperti menggerus upaya pemberantasan korupsi.

Menurut dia, menjadi wajar bila sinisme publik muncul akibat munculnya aturan ini.

"Saya hanya ingin menyatakan, wajar jika muncul kecurigaan dan sinisme publik terhadap produk-produk semacam itu di tengah ramainya kasus Djoko Tjandra yang ikut menyeret nama oknum jaksa," tuturnya.

Gagal Rebut Handphone Pengepul Barang Rongsokan di Kembangan, Jambret Kehilangan Motor

Berdasarkan aturan Pedoman Jaksa Agung 7/2020 yang diterima Tribunnews, ada sekira 14 tata cara untuk memperoleh izin dari Jaksa Agung, jika institusi penegak hukum ingin memeriksa seorang jaksa yang diduga terlibat tindak pidana.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan pedoman terkait pemanggilan, pemeriksaan, hingga penahanan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Nantinya, seluruh kegiatan tersebut harus seizin dari Jaksa Agung terlebih dahulu.

Kebijakan itu termaktub dalam surat pedoman nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 6 Agustus 2020.

 Penetapan Tersangka Kasus Pelarian Djoko Tjandra Digelar Besok, KPK Belum Dapat Undangan

Pedoman itu mengatur tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved