Breaking News:

Penegakan Hukum Banyak Caranya, KPK Minta Jangan Dicaci Maki karena Tak Tangkap Koruptor Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 memilih pendekatan pencegahan, terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 memilih pendekatan pencegahan, terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Upaya pendekatan itu membuat KPK terlihat jarang melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).

Hal ini membuat lembaga pimpinan Firli Bahuri itu dikritik sejumlah pihak.

Korupsi Kepala Daerah, KPK: Dua Tahun Pertama Modal Harus Kembali, Tahun Ketiga Dinikmati

Komisioner KPK Nurul Ghufron meminta agar lembaga tersebut tak dihina.

Menurut dia, upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara.

"Jangan mencaci maki KPK, karena kok tidak tangkap (koruptor) lagi?"

Ada Pegawai Reaktif Covid-19, Pemprov DKI Tutup Kantor BPKD Tiga Hari

"Kami menangkapi kalau nakal," ujar Nurul Ghufron dalam sesi diskusi Korupsi dalam Pusaran Rekrutmen Kepemimpinan Politik, Sabtu (8/8/2020).

Saat ini, pihaknya berkonsentrasi membantu pemerintah membangun sistem politik sehingga melahirkan pemimpin berintegritas.

Sejauh ini, dia menilai, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tidak semata-mata karena individu. Namun, kata dia, terdapat andil dari proses politik.

Ibas Sebut SBY Bawa Ekonomi Indonesia Meroket, Legislator PDIP: Tak Bisa Dibandingkan Apple to Apple

"Proses politik di Indonesia orang bagus, jelek, kumpul."

Halaman
1234
Penulis:
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved