Breaking News:

Penanganan banjir

Sofyan DJalil Menyebut Banyak Permukiman yang Berdiri di Lahan Pengairan

Berdasarkan hasil penelitian, banyak kawasan pemukiman di Jakarta yang berdiri di lahan hijau atau lahan pengairan

Penulis: Desy Selviany | Editor: Agus Himawan
(Desy Selviany
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kunjungi dua kawasan rawan banjir di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (5/8/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menyambangi dua kawasan rawan banjir di Kalideres, Jakarta Barat. Kedua kawasan itu adalah permukiman dekat Kali Semongol, Tegal Alur dan permukiman dekat Kali Semanan, Semanan.

Kunjungan itu dilakukan Sofyan dalam rangka sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Dalam kunjungan itu, Sofyan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menarik sertifikat tanah warga yang diketahui mendirikan bangunan di lahan pengairan.

Kemendikbud Sebut Simulasi Belajar Tatap Muka Hanya Boleh Satu Dua Hari Saja, Bukan Satu Bulan

Para Mama Muda Berharap Balon Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan bisa Wakili Aspirasi Mereka

Sebab menurut Sofyan, berdasarkan hasil penelitian, banyak kawasan pemukiman di Jakarta yang berdiri di lahan hijau atau lahan pengairan. “Misalnya saja danau dijadikan permukiman atau bantaran kali dijadikan permukiman warga,” ungkap Sofyan, Rabu (5/8/2020).

Maka dari itu, berdasarkan Perpres 60/2020 yang diteken April 2020, itu ditegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan berkoordinasi dengan Pemda untuk menertibkan bangunan liar. Rencananya, dalam penertiban itu, pihak Kementerian ATR/BPN akan mengambil langkah hukum. Dimana mereka akan melibatkan Pemda, Polisi, TNI, dan Jaksa.

“Karena kalau tata ruang ini tidak teratur dan tidak dilaksanakan penegakkan hukumnya, maka kehidupan kita semakin payah dan semakin sulit di masa yang akan datang,” ujar Sofyan. Menurut Sofyan, cara itu dianggap berhasil saat Pemprov Jawa Barat dalam menertibkan kawasan Ciliwung.

Sofyan mengatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah Jabodetabek untuk mengatasi banjir tahunan yang kerap melanda pemukiman warga. Misalnya saja dari hilir dengan membuat Giant Sea World di Teluk Ancol. Selain itu dari hulu, pihaknya juga tengah merehabilitasi kawasan hijau di puncak.

Terkait Demo Taki Online, PT TPI Telah Luncurkan Berbagai Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19

Heboh Identitas Wanita Bakar Bendera Merah Putih sebagai Anggota TNI, Pihak Kodim beri Klarifikasi

Sedangkan untuk penyelesaian dari tengah, pihaknya akan menertibkan bangunan-bangunan yang dibangun di lokasi bantaran sungai atau situ. “Kalau tata ruang kita biarkan seperti adanya ini, maka Jakarta atau kota-kota lain ini akan menjadi kota yang tidak nyaman untuk dihuni,” ungkap Sofyan.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengajukan anggaran kurang lebih Rp 5 triliun untuk penanggulangan banjir. Anggaran itu disebut  Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi dibagi beberapa sub kegiatan ada pembebasan lahan,  pembangunan,  pemeliharaan, atau vertical drainage.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan sebesar Rp 8 triliun untuk tahun 2021. Pinjaman ini untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved