Breaking News:

Virus Corona

Polda Metro Akan Klarifikasi Pelapor dan Saksi Ahli Kasus Anji & Hadi Pranoto Soal Obat Covid-19

Polda Metro Akan Klarifikasi Pelapor dan Saksi Ahli Dalam Kasus Anji dan Hadi Pranoto Soa Obat Covid-19. Simak selengkapnya.

Istagram Anji
Prof Hadi Pranoto bersama Anji 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi terhadap pelapor dan dua saksi ahli, sebelum nantinya memanggil penyanyi Erdian Aji Prihartanto alias Anji, dan Hadi Pranoto, selaku terlapor dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong.

Seperti diketahui Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid, atas dugaan penyebaran berita bohong.

Hal itu terkait video Anji saat mewancarai Hadi Pranoto yang mengklaim telah menemukan obat Covid-19 dan diupload di akun YouTube Anji, yakni Dunia Manji.

"Rencana akan kita klarifikasi dulu pelapor dan saksi ahli dengan membawa bukti yang ada," kata Yusri.

Anji Wawancara Hadi Pranoto di Pulau Tegal Mas Lampung, Polisi Segera Panggil Terlapor dan Pelapor

Menurut Yusri ada dua saksi ahli yang akan dimintai keterangan, yakni saksi ahli bahasa dan ahli IT.

"Setelah itu, barulah Hadi pranoto dan pemilik akun YouTube Dunia Manji akan kita panggil untuk klarifikasi," kata Yusri

Dari hasil klarifikasi pelapor, saksi ahli, terlapor dan pemeriksaan barang bukti, kata Yusri, penyidik akan melakukan gelar perkara.

"Dari sana akan terlihat ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Jika memenuhi unsur pidana maka kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan menentukan tersangkanya," kata Yusri.

Namun jika dalam gelar perkara dianggap tidak memenuhi unsur pidana, menurut Yusri, maka kasus akan dihentikan.

Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

DPRD DKI Jakarta Minta Anies Baswedan Kaji Ulang Kebijakan Ganjil Genap Kendaraan Pribadi

Laporan tercatat dengan nomor LP/4538/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 3 Agustus 2020

Adapun pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45a Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved