Breaking News:

Dana Perbaikan 25 Rumah Layak Huni di Kabupaten Bekasi Ditilep Petugas Pengawas Sebesar Rp 195 Juta

“Dari hasil interograsi saudara SS mengakui dikurangi spesifikasi bangunan atau nilai perbaikan. Uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi

Dok Humas Polres Metro Bekasi
Polres Metro Bekasi menyerahkan tersangka kasus korupsi dana program rumah layak huni (rutilahu) Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI --- Tersangka korupsi bantuan sosial program rumah layak huni (rutilahu) di sebuah desa di wilayah Kabupaten Bekasi, berinisial SS (54), bakal segera duduk di kursi pesakitan untuk diadili perkaranya.

Sebagai petugas yang memonitoring pelaksanaan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, SS menyalahgunakan kewenangannya dengan menyimpan dana bantuan sosial Rutilahu yang sudah dicairkan sebesar Rp 15.000.000 dari setiap penerima bantuan.

Setelah mencairkan dana bantuan tersebut, tersangka hanya memberikan Rp 200.000 kepada setiap penerima bantuan sebagai biaya transport dan sisanya dikuasainya.

“Perbaikan rumah tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh para penerima bantuan. Hasil dari penilaian jasa kontruksi dan pengawas keuangan dan pembangunan tidak sesuai dan terjadi korupsi,” ungkap Kasubbag Humas Polres Metro Bekasi, Kompol Sunardi dalam keterangan, pada Minggu (2/8/2020).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terhadap 25 bangunan yang mendapatkan program tersebut, dari tim penilai didapatkan hasil pembangunan hanya senilai Rp 179 juta.

Sementara total bantuan sosial yang diberikan terhadap 25 penerima bantuan sebesar Rp 375 juta.

“Karena satu penerima itu kan Rp 15 juta dikalikan 25 itu hasilnya Rp 350 juta. Tapi dari penilaian hanya Rp 179 juta, ada selisih sekitar 195 juta,” imbuh dia.

“Dari hasil interograsi saudara SS mengakui dikurangi spesifikasi bangunan atau nilai perbaikan. Uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri,” tutur dia.

Maka atas kasus ini negara dirugikan uang sebesar Rp 195 juta.

Dalam kasus korupsi ini tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Kemudian oleh Subnit Tipidkor Unit Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Bekasi, tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya tersangka dilakukan penahanan oleh pihak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved