Breaking News:

Virus Corona

Anggota DPRD DKI Menyarankan Anies Gunakan FKDM dan Karang Taruna untuk Mengawasi Perkantoran

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Karang Taruna bisa dilibatkan untuk mengawasi jumlah karyawan perkantoran di wilayah permukiman.

Istimewa
Data klaster Covid-19 di perkantoran DKI Jakarta, Selasa (28/7/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga Karang Taruna, dalam  mengawasi aktivitas perkantoran di dekat permukiman.

Sara ini diutarakan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, pada Sabtu (1/8/2020).

Syarif mensinyalir banyak perusahaan yang melanggar Pergub Nomor 51 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Bentuk pelanggarannya adalah karyawan yang masuk kantor melebihi 50 persen dari kapasitas ruang kerja.

“Kantor swasta ini sepertinya masih abai, sementara kantor pemerintah masih terkendali. Misalnya dua gelombang (sif kerja) pukul 07.00 dan pukul 09.00,” kata Syarif.

Menjawab keluhan

Menurut Syarif, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta sebetulnya dapat melibatkan FKDM dan Karang Taruna, untuk mengopimalkan pengawasan.

Sarannya itu, kata Syarif, untuk menjawab keluhan Dinakertrans yang menyatakan hanya memiliki 58 petugas, namun jumlah perusahaan yang diawasi mencapai 78.000 di Jakarta.

“Saya sarankan kepada dinas agar menggunakan kemitraan yang digaji negara, seperti FKDM dan Karang Taruna. Mereka bisa bantu pengawasan di lapangan,” katas Syarif.

Dia menambahkan, dugaan ketidakpatuhan perkantoran juga muncul dari kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: AC Pinkan Ulaan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved