Breaking News:

Buronan Kejaksaan Agung

Penangkapan Djoko Tjandra Harus Jadi Jalan Hapus Code Of Silence di Institusi Penegakan Hukum

Penangkapan Djoko Tjandra Dinilai Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel Harus Jadi Jalan Hapus Code Of Silence di Institusi Penegakan Hukum

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (30/7/2020) malam. Bareskrim Polri menangkap Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Keberhasilan Polri menangkap Djoko Tjandra, buronan selama 11 tahun kasus hak tagih Bank Bali di Malaysia, dinilai oleh Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel merupakan hal yang wajar.

Reza berharap penangkapan Djoko Tjandra dapat menjadi jalan awal yang baik di seluruh lembaga penegakan hukum, baik secara pidana atau penindakan organisasi.

"Okelah, ini bagus. Tapi bagi saya, penangkapan itu wajar-wajar saja. Kerja yang dinilai serius, lebih karena selama ini, seperti disinyalir masyarakat, tak serius. Bahwa DT nanti diproses, itu pun biasa saja," ujar Reza kepada Warta Kota pada Jumat (31/7/2020).

"Dengan dasar sikap seperti itu, walau tidak saya nihilkan, tapi saya tidak akan mencatat penangkapan tersebut sebagai nilai tambah, jika dikait-kaitkan dengan narasi pencalonan Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis," tambah Reza.

Ia mengaku lebih respek jika penangkapan Djoko Tjandra menjadi jalan pembuka pembersihan seluruh lembaga penegakan hukum.

Warga Sunter Agung Sulap Pinggir Rel Kereta Api Jadi Tempat Pemotongan Hewan Kurban

Sebab seperti diketahui, bebas keluar masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia sebagai buronan, melibatkan mulai dari Jenderal Polisi sampai oknum Jaksa.

"Saya lebih respek kalau penangkapan ini menjadi jalan pembuka bagi pembersihan di seluruh lembaga penegakan hukum. Pembersihan lewat penindakan organisasi dan pidana, lalu hasilnya diumumkan ke publik," kata Reza.

Menurut Reza sisi itu akan lebih dihargai karena di institusi penegakan hukum cukup marak kebiasan menyimpang.

Update Kasus Virus Corona Secapa AD, Ada Sebanyak 99 Personel Kembali Dinyatakan Negatif Covid-19

"Mengapa sisi itu yang justru lebih saya hargai? Tak lain karena di institusi penegakan hukum marak subkultur bernama Blue Curtain Code atau Code of Silence. Yaitu kebiasaan menyimpang untuk menutup-nutupi kesalahan sesama kolega," katanya.

Code of Silence menurut Reza terdapat pada seluruh lapisan organisasi penegakan hukum.

Masjid Istiqlal Bakal Sembelih 36 ekor Hewan Kurban, Termasuk Sapi dari Presiden Seberat 1 Ton

"Tapi efeknya lebih destruktif ketika berlangsung di jajaran petinggi. Alhasil, siapa pun yang mampu menolak Code of Silence itu, artinya sanggup melakukan pembersihan internal, dan dialah yang cocok menjadi orang nomor satu di organisasinya," ujar Reza. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved