Breaking News:

Berita Video

VIDEO: Putra Siregar Mengaku Dijebak, Dirjen Bea Cukai Sebut Pegang Fakta Hukum

"Itu keterangan dari yang bersangkutan tentunya yang kita pegang adalah faktor fakta hukum," kata Heru.

Warta Kota/Rangga Baskoro
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi 

WARTAKOTALIVE.COM, Cawang -- Putra Siregar dalam tayangan langsung di laman fan page akun Facebook 'Putra Siregar Merakyat', mengatakan bahwa dirinya dijebak atas kasus dugaan penjualan barang ilegal.

Dalam potongan rekaman klarifikasinya, Putra menjelaskan bahwa ia dijebak oleh kompetitor bisnis di mana ia dipaksa untuk membeli barang.

"Dijebak sama JR Store, aku dipaksa pesan barang, tiba-tiba dia datang sama orang bea cukai, (tahun) 2017. Yang jebak aku selamat," kata Putra dalam potongan rekaman videonya.

Ia pun mengakui bahwa jebakan tersebut menyeretnya ke meja hijau lantaran dugaan pelanggaran kepabeanan di mana harga barang ilegal yang dibelinya senilai Rp 26 juta.

Putra menerangkan bahwa ia telah mengganti potensi kerugian negara sebanyak 10 kali lipat, senilai Rp 267 juta. Tak hanya itu, uang senilai Rp 500 juta juga diserahkannya sebagai jaminan untuk menjadi tahanan kota.

"Ini masalah kepabeanan, itu pun dijebak senilai 26 juta. Bahkan saya sudah bersedia membayar lebih dari 26 juta itu, senilai 267 juta. Bahkan saya menitipkan 500 juta loh sebagai etika baik saya, bahwa saya kooperatif," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan bahwa Putra berhak untuk mengklarifikasi masalah yang menimpanya. Namun pihaknya tetap berpegang teguh kepada fakta hukum.

"Itu keterangan dari yang bersangkutan tentunya yang kita pegang adalah faktor fakta hukum," kata Heru.

Fakta hukum yang dimaksud Heru adalah bahwa setiap handphone (gawai) memiliki nomor registrasi berupa IMEI yang menunjukkan keaslian barang yang dijual.

Gawai yang diperjualbelikan oleh Putra ditengarai ilegal dan melanggar Pasal 103 huruf d Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Sebenarnya simpel saja, karena handphone itu pasti punya register namanya IMEI, jadi itu kalau dia resmi, pasti ada dokumen impornya. Maka dengan mudahnya kita bisa tahu bahwa yang tidak terregister, tentunya tidak resmi," ucapnya.

Saat ini, proses hukum kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dinyatakan lengkap atau P21, sehingga siap untuk disidangkan.

"Ini sudah menjadi ranahnya dari penuntutan. Karena sudah kita serahkan kejaksaan, sudah P21. Nanti kita lihat proses perkembangannya," kata Heru. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved