Buronan Kejaksaan Agung

MAKI: Orang Mengaku Djoko Tjandra yang Datang ke PN Jakarta Selatan Adalah Hantu Blau

Boyamin Saiman menilai, pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra, cacat formil.

Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Foto Djoko Tjandra di KTP elektonik. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra, cacat formil.

Boyamin mengungkapkan tiga alasan mengapa permohonan PK yang disampaikan buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu tidak memenuhi prosedur pengajuan permohonan.

Alasan pertama, kata dia, berdasarkan bukti foto memori PK yang diajukan Djoko Tjandra, tertulis pemberian kuasa kepada penasehat hukum tertanggal 5 Juni 2020.

Mardani Ali Sera: Kompetisi Orang Lawan Kotak Kosong Bukan Demokrasi

Namun, dia menilai, bukti itu berbeda dari keterangan penasihat hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

Anita Kolopaking menyatakan Djoko Tjandra baru pada 6 Juni 2020 masuk Pontianak, Kalimantan Barat, untuk berangkat ke Jakarta.

“Artinya pada tanggal 5 Juni 2020, Djoko Tjandra belum masuk Jakarta."

Jawab Kritik Faisal Basri kepada Menteri BUMN, Arya Sinulingga: Erick Thohir Sudah Kerjakan Semua

"Sehingga jika dalam memori PK surat kuasanya tertulis ditandatangani tanggal 5 Juni 2020, maka memori pengajuan PK adalah cacat dan menjadikan tidak sah,” kata Boyamin lewat keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Alasan kedua, lanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Djoko Tjandra secara hukum tidak pernah masuk ke Indonesia, karena tidak tercatat dalam perlintasan pos imigrasi Indonesia.

“Sehingga Djoko Tjandra secara hukum haruslah dinyatakan tidak pernah masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK,” ujarnya.

Dua Polisi Terpidana Penyerang Novel Baswedan Belum Dipecat, Polri: Masih Proses

Hal ini didukung tim penasihat hukum yang tidak pernah menunjukkan dan atau menyerahkan bukti paspor atas nama Djoko Tjandra, yang terdapat bukti telah masuk ke Indonesia.

“Sehingga haruslah dinyatakan Djoko Tjandra tidak pernah mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."

"Jika ada orang mengaku Djoko Tjandra datang ke PN Jaksel, maka orang tersebut adalah hantu blau,” tuturnya.

Kantor Jadi Klaster Penyebaran Covid-19, Politikus PDIP: Ironis, Padahal Orang-orang Berpendidikan

Alasan ketiga, dia melanjutkan, sast mengajukan permohonan PK, Djoko Tjandra diduga melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Yaitu, memasuki Indonesia secara menyelundup, dan selama di Indonesia menggunakan surat jalan dan surat bebas Covid-19 palsu.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved