Breaking News:

Ketua DPRD Cabut Kesepakatan Pengulangan Pilwabup Bekasi, Ini Tanggapan Pemprov Jabar dan Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi (Pilwabup) sisa masa jabatan 2017-2022 diulang.

Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Paripurna Pimilihan Wakil Bupati Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi. 

Ada tiga poin dalam surat itu, bahwa saya telah menandatangani berita acara rapat fasilitasi pengisian jabatan wakil bupati sisa masa jabatan 2017-2022, pada Rabu (22/7/2020) bertempat di Ruang Rapat Gedung A Kantor Kemendagri;

Poin kedua, bahwa namun, demikian setelah saya membaca dan mempelajari isi berita acara fasilitasi pengisian jabatan wakil bupati, saya dalam kondisi kurang sehat merasa melakukan kekeliruan dengan menandatangani isi berita acara tersebut, mengingat apa yang dimuat poin A dalam surat dimaksud tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam rapat.

Lalu poin ketiga, berdasarkan hal-hal itu, dengan segala kerendahan hati serta tanpa mengurangi rasa hormat, saya kepada para pejabat yang hadir untuk menandatangani berit acara itu, maka perkenankan saya untuk mencabut dan membatalkan persetujuan saya sebagaimana yang telah saya tandatangani dalam berita acara tersebut.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri, Budi Santoso mengaku kaget dengan adanya penarikan kesepakatan Berita Acara oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang telah ditandatangani bersama.

"Benar itu (surat pencabutan kesepakatan), kita kaget ya," kata dia, pada Selasa (28/7/2020).

Budi menyebutkan, sebelum kesepakatan tersebut diketik dan disepakati semua pihak, yang hadir diminta untuk membaca ulang dan menganalisa tiap tulisan dalam Berita Acara tersebut.

"Sebelum diketik kan dibaca bersama-sama. Kan kesepakatan rapat, namanya kesepakatan rapat itu kesepakatan semua yang hadir, kan pada tandatangan semua. Dia (Ketua DPRD) kan ikut baca, namanya politik itu suka susah deh," tuturnya.

Sementara Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani menilai langkah yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi merupakan sikap yang tidak memiliki itikad yang baik.

Tindakan menarik kesepakatan yang sudah ditandatangani, merupakan tindakan kurang baik dan secara moral dipertanyakan.

"Berita acara ini dibuat bagian dari itikad baik yang kita tuntut, ini suatu komitmen apa yang dilakukan setelah ini dari DPRD, karena Kemendagri sangat serius, eselon II hadir," terangnya.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved