Aksi KKB Papua
Mendagri Tito Karnavian Siap Tambah Pasukan Jika Masih Kurang untuk Tangkal Teror KKB Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan siap menambah pasukan di Papua jika dirasa masih kurang.
Untuk itu, ia meminta para anggota KKB Papua kembali ke pangkuan RI dan berperan aktif dalam pembangunan di Papua.
Tito mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir pada 2021.
Ia pun meminta para kepala daerah di Papua mengoptimalkan pembangunan di Bumi Cendrawasih dengan dana Otsus yang masih digelontorkan hingga 2021.
"Tolong kepala-kepala daerah juga betul-betul manfaatkan maksimal untuk pembangunan sehingga terbuka lapangan kerja.
"Potensi alam Papua ini sungguh luar biasa, apalagi sumber daya manusianya, ini akan cepat maju ini," kata Tito.
"Ini adalah pulau yang termasuk sumber daya alamnya melimpah. Yang bisa menjadi modal bagi masyarakat Papua.
"Kalau semua sudah bekerja seperti di Papua Barat maka saudara-saudara kita ini kita harapkan mereka turut juga membangun daripada membunuh orang lain," ujar mantan Kapolri itu.
Mahfud MD Minta TNI-Polri Tak Lakukan Pelanggaran HAM

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta agar TNI-Polri di Papua tetap siaga menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Selain menghadapi KKB Papua, menurut Mahfud MD, TNI-Polri mendapat tugas berat lainnya yakni fokus menangani pandemi COVID-19 di Papua.
Mahfud MD juga mewanti-wanti agar TNI, Polri, dan BIN di Papua tidak terpancing untuk bertindak melanggar Hak Asasi Manusia ( HAM).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Mahfud Minta Satgas Operasi di Papua Jangan Lakukan Pelanggaran HAM'
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD saat berdialog dengan Satgas Operasi di Timika, Papua, Rabu (22/7/2020).
"Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM.