Breaking News:

Berita Jakarta

Tiga Pejabat Pemprov DKI Mangkir, Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Batal Digelar

Tiga Pejabat Mangkir, Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Batal Digelar. Padahal Rapat Akan Membahas Temuan Dugaan Pelanggaran terhadap empat BUMD

Warta Kota
Rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta yang sempat digelar pada Selasa (21/7/2020). Namun rapat terpaksa dibatalkan dan ditunda pada Rabu (22/7/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Rapat kerja antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta yang sedianya digelar pada Selasa (21/7/2020) pukul 10.00 terpaksa dibatalkan.

Sebab tiga pejabat teras Pemprov DKI Jakarta tidak hadir dalam agenda rapat kerja tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, tiga pejabat yang absen dalam rapat itu adalah Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sri Haryati serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra.

Meski absen, namun kehadiran mereka sebetulnya diwakilkan oleh anak buahnya.

“Rapat hari ini ditunda, dan akan digelar pada Rabu (22/7/2020) pukul 09.00,” kata Aziz di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (21/7/2020).

Aziz mengatakan, rapat kerja dengan agenda sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini menjadi amat penting.

Soalnya empat BUMD yang hadir dalam rapat ini memiliki program kerjanya masing-masing.

Oleh karena itu, Komisi B memandang perlu menggelar rapat sinergi untuk memastikan program mereka berjalan dengan baik.

Empat BUMD tersebut antara lain, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Mahasiswi Cantik Akui Ditipu Oknum PNS, Pemkot Tangerang Dalami Kasus Penipuan

“Kehadiran mereka (tiga pejabat DKI) diwakili oleh orang yang kompetensinya kami kurang tahu seperti apa. Nah kami mau yang datang ini adalah pejabat pengambil keputusan (kepala dinas/kepala badan),” ujar politisi dari PKS DPRD DKI Jakarta ini.

“Kami nggak mau rapat terhambat hanya karena yang hadir bukan pengambil keputusan. Tentu ini akan menjadi pemborosan waktu,” kata Aziz lagi.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, kehadiran para pejabat teras itu diperlukan agar Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan seluruh BUMD dapat saling bersinergi.

Selain itu, rapat tersebut menjadi ajang meminta klarifikasi kepada Pemprov DKI terhadap sejumlah temuan yang diperoleh anggota Komisi B di lapangan.

Namun Pandapotan enggan menjelaskan lebih detail soal temuan tersebut.

“Ini adalah sinergitas antara pihak-pihak yang terkait, dan ini pentingnya rapat ada bu Asisten (Sri Haryati),” ujar Pandapotan. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved