Breaking News:

Pemerintahan Jokowi

Ternyata Separuh dari 18 Lembaga yang Dibubarkan Presiden Jokowi Dibentuk Era Presiden SBY

Ternyata separuh dari 18 lembaga yang dibubarkan Presiden Jokowi adalah bentukan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Editor: Wito Karyono
kolase Tribunnews
Mantan Presiden SBY dan Presiden RI saat ini Jokowi. Sebanyak 18 lembaga yang dibubarkan Presiden Jokowi ternyata dibentuk di Era SBY. 

Masih dipilah lembaga-lembaga yang layak dibubarkan, sehingga kerja pemerintah lebih efisien.

"Terhadap lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah, perlukah organisasi atau yang dikatakan kemarin 18 lembaga itu dihapus atau dievaluasi lagi."

"Agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi."

 Diumumkan 17 Juli 2020, Pasangan Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP Wajib Ikut Sekolah Partai

"Agar tidak gede banget hingga akhirnya fungsinya tidak begitu optimal," tuturnya.

Pengkajian, menurut Moeldoko, dilakukan untuk menentukan nasib lembaga-lembaga tersebut setelah dibubarkan.

Salah satunya mempertimbangkan opsi penggabungan dengan kementerian atau lembaga yang fungsi dan tugasnya berdekatan.

 Jokowi Perkirakan Puncak Covid-19, PKS: Yang Ilmiah Saja Sering Keliru, Apalagi Prediksi Politis

"(penggabungan) Itu salah satu pertimbangan," terangnya.

Moeldoko menjelaskan sejumlah pertimbangan Presiden yang akan membubarkan 18 lembaga negara.

Di antaranya, menurut mantan Panglima TNI itu, Presiden mempertimbangkan masalah fleksibilitas dalam bekerja.

 Menteri Agama: Ada Kelompok Manfaatkan Pandemi untuk Sebar Kebencian, Mungkin Stres Lama di Rumah

"Dalam konteks penyederhanaan birokrasi, Presiden memikirkan struktur organisasi yang dibuat harus memiliki fleksibilitas yang tinggi," beber Moeldoko.

Selain itu menurut Moeldoko, Presiden juga mempertimbangkan masalah adaptasi.

Artinya menurut Moeldoko, perlu adanya adaptasi dalam struktur pemerintahan dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat.

 Pesan Jokowi kepada Perwira Remaja TNI dan Polri: Manfaatkan Pandemi untuk Lakukan Lompatan Kemajuan

"Yang ketiga lebih bersifat sederhana, agar kalau punya karakter-karakter seperti itu diharapkan nanti akan memiliki kecepatan," jelasnya.

Karena menurut Moeldoko, Presiden menilai kompetisi ke depan bukan antara negara besar dan kecil, tapi negara yang cepat dengan yang lambat.

"Karena Presiden mengatakan kita bukan masuki sebuah area yang di mana dulu negara besar lawan negara kecil, negara lemah lawan negara berkembang."

 UPDATE 14 Juli 2020: 1.129 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Wisma Atlet, di Pulau Galang Sisa 11 Orang

"Sekarang adalah negara cepat itu yang menang."

"Dalam konteks itu maka karakter sebuah struktur harus adaptif, responsif, dan fleksibel tinggi, maka speed-nya tinggi," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merampingkan atau menghapus 18 lembaga dan komisi.

Hal itu ia sampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

"Dalam waktu dekat ini ada 18," kata Presiden.

 UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 13 Juli 2020: Pasien Positif Tambah 1.282, 1.051 Orang Sembuh

Menurut Kepala Negara, perampingan dilakukan untuk mengurangi beban anggaran.

"Semakin bisa kita kembalikan anggaran, biaya."

"Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke Dirjen, Direktorat, Direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi?" Tuturnya.

 Ini Kata Polisi Soal Dugaan Motif Asmara dan Orang Ketiga Dibalik Kematian Yodi Prabowo

Menurut Presiden, dengan semakin rampingnya pemerintahan, harapannya akselerasi dalam bekerja semakin baik.

Karena, menurut Presiden dalam persaingan global ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan lagi negara besar mengalahkan negara yang kecil.

"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin, sehingga bergeraknya menjadi cepat."

 Pasien Covid-19 di Jakarta Melonjak, Politikus PDIP: Anies Terlalu Banyak Cengengesan, Kurang Tegas

"Organisasi ke depan kira-kira seperti itu."

"Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat."

"Bukan negara gede (besar) mengalahkan negara yang kecil, enggak," paparnya.

Adapun lembaga yang dibubarkan adalah:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif

2. Badan koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan

3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019

8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri

11. Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organitation

12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan

14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor

16. Tim Nasional Percepatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun

18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bubarkan 18 Lembaga, Separuhnya Dibentuk pada Era SBY",  Penulis : Dani Prabowo

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved