Pemerintahan Jokowi

18 Lembaga yang Dibubarkan Jokowi Beda dari yang Direkomendasikan Tjahjo Kumolo

Dalam pasal 19 Perpres tersebut disebutkan, dengan pembentukan komite, maka ada lembaga-lembaga yang dibubarkan.

Editor: Yaspen Martinus
Biro Pers Setpres/Kris
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7/2020). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, 18 lembaga yang dibubarkan Presiden lewat Perpres 80/2020 adalah lembaga yang berhubungan dengan pembentukan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19.

"Lembaga-lembaga terkait komite," kata Fajdroel, Selasa (21/7/2020).

Dalam pasal 19 Perpres tersebut disebutkan, dengan pembentukan komite, maka ada lembaga-lembaga yang dibubarkan.

DAFTAR Lengkap 18 Lembaga yang Dibubarkan Jokowi, Salah Satunya Bertugas Bangun Rumah Susun

"Sesuai Pasal 19 Perpres Nomor 82/2020, maka ada 18 lembaga dibubarkan terkait pembentukan komite ini," jelasnya.

Terkait apakah 18 lembaga yang dibubarkan Presiden tersebut sama dengan yang diusulkan Menpan RB Tjahjo Kumolo, Fadjroel Rachman tidak menjawabnya.

Sementara, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyebut, 18 lembaga yang dibubarkan Presiden melalui Perpres 80/2020 berbeda dari yang diusulkan kementeriannya.

Sudah Tunjuk Pengacara, Hari Ini Maria Pauline Lumowa Jalani Pemeriksaan Perdana di Bareskrim

"Yang direkomendasikan Kemenpan-RB di luar yang dibubarkan berdasarkan Perpres tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam Perpres tersebut, Presiden resmi membubarkan 18 lembaga.

Brigjen Prasetijo Utomo Kawal Djoko Tjandra ke Pontianak Pakai Jet Pribadi, Surat Izin Bikin Sendiri

Hal itu tercantum dalam pasal 19 ayat 1, disebutkan dengan pembentukan komite, maka sejumlah lembaga dibubarkan, yakni:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres 26/2010;

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perpres 10/2011;

3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Perpres 32/2011;

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Perpres 86/2011;

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved