Breaking News:

Pendidikan

Wali Kota Bekasi Minta Jawaban Kemendikbud soal Diizinkan Atau Tidak Terkait Pembelajaran Tatap Muka

“Apa bedanya itu dengan kita melakukan CFD. Iya kan, sementara sekolah seumpanya kaya kemarin standar di role model itu sudah sedemikian rupa

Warta Kota/Muhammad Azzam
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada awak media di lokasi CFD Jalan Ahmad Yani, pada Minggu (5/7/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI --- Penerapan belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2020/2021 di Kota Bekasi, nampaknya tak direstui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Sebab, hingga hari ini tak ada satupun sekolah menggelar belajar tatap muka. Termasuk empat sekolah role model yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Bekasi.

“Yah kan kita sudah menyampaikan surat (ke Kemendikbud), kalau nggak dijawab engga, kalau diizinkan kan dijawab,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di Stadion Patriot Candrabhaga, pada Senin (20/7/2020).

Rahmat menjelaskan pihaknya telah menerapkan sejumlah aturan dan protokol kesehatan dalam masyarakat beraktivitas.

Termasuk persiapan protokol kesehatan serta saran dan prasarana yang memadai.

Saat ini juga masa adaptasi proporsional, atau tatanan hidup baru. Masyarakat tetap melakukan aktivitasnya tapi tetap memperhatikan protokol kesehatannya.

“Kan pemerintah sudah bilang ada yang namanya adaptasi proporsional, tatanan baru, atau new normal. Inikan semuanya juga sama proses penyesuaian. Kalau yang sudah terpenuhi, sudah oke semua standar dan protokolnya dan kemampuannya kan emgga ada alasan untuk tidak melaksanakan (belajar tatap muka),” tutur Rahmat.

Sebagai kepala daerah, Rahmat memikirkan keseimbangam antara kebutuhan warganya dengan aturan yang berlaku.

Jika aturannya kaku dan ketat, bagaimana masyarakat buat berekspresi dan menjadi produktif ditengah pandemi ini.

“Apa bedanya itu dengan kita melakukan CFD. Iya kan, sementara sekolah seumpanya kaya kemarin standar di role model itu sudah sedemikian rupa,” beber dia.

Rahmat meminta Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan harus fleksibel dan memberikan solusi terkait sekolah ini.

Tak menutup kemungkinan, belajar di rumah tidak cukup efektif dan banyak keluhan orangtua. Apalagi mereka yang tak memiliki fasilitas seperti ponsel maupun internet.

“Kan kita juga harus flaksibel lah memandang sebuah persoalan. Jangan hanya terkungkung aturan, misal ini dilarang itu dilarang. Saya bikin surat ke kementerian, gubernur, nah dijelaskan apa yang harus (dipenuhi), berarti kan ada solusinya,” tandas dia.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved