RUU HIP

Serahkan Surat Presiden Soal Pembahasan RUU BPIP ke DPR, Mahfud MD Klaim Beda dari RUU HIP

Ketua DPR Puan Maharani menerima perwakilan pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, terkait sikap terhadap RUU HIP.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Menko Polhukam Mahfud MD dan sejumlah menteri menemui Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020). 

WARTAKTALIVE, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menerima perwakilan pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, terkait sikap terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Namun, pemerintah justru menyerahkan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai masukan bagi DPR untuk menampung aspirasi masyarakat.

"Kami pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah atau utusan Presiden yang dipimpin Bapak Menko Polhukam."

Hari Ini Mahfud MD ke DPR untuk Sampaikan Sikap Tegas Pemerintah Soal RUU HIP

"Untuk bisa menyerahkan konsep BPIP sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama."

"Atau mendapatkan masukan dari masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan mengungkapkan, RUU BPIP berbeda substansi dari RUU HIP.

SOSOK Brigjen Prasetijo Utomo Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra, Pernah Tutup Proyek Reklamasi

RUU BPIP tersebut menguatkan lembaga BPIP sebagai instansi yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang membumikan Pancasila.

"Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 pasal yang berbeda dengan RUU HIP, yang berisikan 10 bab dan 60 Pasal," ucapnya.

"Substansi pasal-pasal BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP," imbuhnya.

Jokowi: Kalau Dulu Lockdown, Mungkin Pertumbuhan Ekonomi Kita Bisa Minus 17 Persen

Puan menegaskan, sudah tidak ada lagi pasal-pasal yang dianggap kontroversi terkait sejarah dan filsafat Pancasila.

Sebab, dalam konsideran RUU itu ada TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

DPR juga memutuskan untuk tidak membahas RUU itu dalam waktu dekat.

LIVE STREAMING Sidang Putusan Kasus Penyiraman Air Keras, Novel Baswedan: Jangan Dipaksakan

"DPR bersama pemerintah akan membahas RUU BPIP itu apabila DPR dan pemerintah sudah mendapatkan elemen masyarakat yang cukup."

"Sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh pada upaya pembinaan pancasila lewat BPIP," jelasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved