Pakar Epidemiologi Pandu Riono Sebut SIKM di Jakarta Tidak Efektif: Masih Banyak yang Bisa Mudik

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pakar Epidemiologi Pandu Riono menilai pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di Jakarta tidak berjalan efektif.

Diketahui, penyebab SIKM Jakarta tidak efektif tersebut, lantaran masih banyak orang bisa keluar-masuk Jakarta dengan bebas, terutama yang naik kendaraan pribadi.

“SIKM enggak efektif. Orang kemarin masih banyak yang bisa mudik, lalu ada saja yang tanpa SIKM bisa masuk Jakarta,” kata Pandu Riono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Kamis (16/7/2020).

Pandu mengaku, telah memberikan pendapat kepada Pemprov DKI Jakarta secara tertulis soal perkembangan Covid-19 berdasarkan kajian epidemiologi.

• Begini Prosedur Baru Naik Kereta Jarak Jauh dari Jakarta Usai Kebijakan SIKM Dicabut

• Pergub 60/2020 Masih Proses Revisi, Pemeriksaan SIKM di Jakarta Masih Berlaku

• SIKM di Jakarta Dicabut, Penumpang Kereta Jarak Jauh Tetap Diminta Bawa Surat Bebas Virus Corona

Hingga Kamis (16/7/2020) pagi, para ahli Epidemiologi dari FKM UI belum menggelar rapat dengan DKI untuk membahas status perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase pertama.

Diketahui PSBB transisi fase pertama tersebut dijadwalkan berakhir pada hari ini.

“Belum ada rapat, tapi masukan tertulis sudah disampaikan. Biasanya mereka (DKI) minta masukan lisan juga,” ungkap Pandu.

Dalam kesempatan itu, Pandu menekankan kepada DKI untuk tetap mempertahankan perpanjangan PSBB transisi fase pertama.

Soalnya kasus harian Covid-19 di Jakarta masih tinggi, puncaknya pada Minggu (12/7/2020) lalu menembus 404 orang.

“Kalau dilonggarkan (ke PSBB transisi fase dua), sebentar lagi kan Idul Adha (Jumat, 31/7/2020). Itu salat Ied dan kegiatan potong hewan kurban harus diantisipasi karena kemungkinan ada kerumunan,” imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan PSBB transisi fase pertama sejak Kamis (4/6/2020) sampai akhir bulan Juni 2020.

Berbagai tempat atau kegiatan di masyarakat mulai dibuka, namun tetap dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas.

Di antaranya rumah ibadah, perkantoran, perindustrian, pergudangan, pasar non pangan, mal, museum, taman, ojek online dan sebagainya.