Hukum

Hakim Kasus 'Kopi Sianida' Jessica Wongso Ikut Bersaing Menjadi Calon Komisioner Komisi Yudisial

Dilihat di laman setneg.go.id, sejumlah nama yang turut lolos seleksi kualifikasi, salah satunya Binsar M Gultom, yakni hakim yang menyidangkan

Editor: Ahmad Sabran
Tribunnews
Hakim "Kopi Sianida" Binsar Gultom bersaing menjadi calon komisioner KY 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Proses seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) menyisakan 55 kandidat yang lolos seleksi tertulis secara online untuk menjadi anggota KY 2020-2025.

Dilihat di laman setneg.go.id, sejumlah nama yang turut lolos seleksi kualifikasi, salah satunya Binsar M Gultom, yakni hakim yang menyidangkan terdakwa kasus "kopi sianida" Jessica Kumala Wongso yang sempat menjadi perhatian publik.

Kemudian tiga orang anggota KY periode 2015-2020, yakni Violetta, Joko Sasmito, dan Sumartoyo serta anggota KY periode 2010-2015 yaitu Taufiqurrohman Syahuri.

Selain itu terlihat nama mantan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, anggota Ombudsman RI 2016-2020 Adrianus Eliasta Meliala, Ketua Ombudsman RI 2016-2021 Amzulian Rifai, dan anggota Kompolnas 2016-2020 Andrea Hynan Poeloenga.

Ketua Pansel Anggota KY Maruarar Siahaan menyatakan 55 calon komisioner KY akan mengikuti uji publik secara virtual pada 20-21 Juli dan tes uji kompetensi untuk memilih 14 orang terbaik.

Selanjutnya, Pansel Anggota KY akan menyerahkan 14 nama calon kepada Presiden Jokowi yang akan dikirimkan kepada DPR RI, selanjutnya DPR memilih dan mengirim kembali tujuh nama komisioner untuk dilantik presiden.

Pegiat HAM yang juga advokat, Haris Azhar berpendapat, menjelang pemilihan anggota KY, dunia hukum Indonesia membutuhkan komisioner KY yang paham soal pengadilan dan hakim dalam sistem hukum di Indonesia.

"Memahami riil atau praktik dari pengadilan dan hakim dalam fungsinya yang berpotensi diselewengkan. Serta, berani dan mau kerja. Bukan cari orang yang sekedar mencari pekerjaan," kata Harris seperti dikutip dari antaranews.com.

Sementara, pengamat hukum Prof Gede Pantja Astawa mengatakan, panitia seleksi diharapkan paham betul fungsi dan tupoksi Komisi Yudisial. Ia menegaskan secara eksplisit di UU 1945, KY sebagai unit pendukung untuk memperkuat kedudukan kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh MA.

Menurutnya, selama ini KY kerap salah wewenang dalam mengawasi hakim. “Jadi KY ini tidak sama dengan hakim, itu dulu yang harus dipahami. KY ini sebetulnya mengambil alih tugas pengawasan yang ada Mahkamah Agung, karena MA sudah overload, sebagai institusi peradilan tertinggi dia juga memiliki fungsi pengawasan dan yudisial, tapi karena terlalu banyak menangani perkara, maka fungsi pengawasannya diserahkan ke KY,” jelasnya.

Hakim Binsar Gultom
Hakim Binsar Gultom (istimewa)

Ia mengatakan, sebenarnya di internal MA masih ada pengawas yang bernama Ketua Muda Pengawasan dan Kepala Badan Pengawasan. Sementara KY merupakan fungsi pengawasan eksternal dan mengusulkan calon Hakim Agung ke DPR sesuai kebutuhan Hakim Agung di MA selaku pengguna.

"Jadi yang diawasi KY adalah perilaku hakim, bukan putusan hakim. Bukan perkara, karena selama ini, pada praktek yang ada, KY kerap memasuki wilayah memperkarakan hakim terkait putusan, padahal tidak punya wewenang, Ketua MA saja tidak boleh intervensi putusan,” tuturnya.

Pantja menegaskan KY adalah sebagai anjing penjaga (watch dog) yang mengawasi perilaku hakim. “Misalnya, ada jadwal sidang pukul 14.00, tapi hakim berlarut-larut sampai nggak jelas, terus sering begitu, itu bisa ditanya oleh KY, karena tidak mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya murah,” tuturnya.

Kemudian misalnya, kata dia, ada hakim tipikor, diam-diam berhubungan dengan pengacara, atau terdakwa, sementara masih berlangsung proses peradilan. Pelanggaran seperti itu, lanjut Pantja yang diawasi oleh KY.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved