Breaking News:

Pemprov DKI Diminta Bentuk BUMD untuk Ambil Alih Pengelolaan Enam Ruas Jalan Tol

Pemprov DKI Diminta Bentuk BUMD untuk Ambil Alih Pengelolaan Enam Ruas Jalan Tol. Simak selengkapnya.

Warta Kota/Desy Selviany
Suasana Jalan Letjen S Parman dan Tol Dalam Kota Slipi, Palmerah, Jumat (5/6/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Enam ruas jalan tol dalam kota berpotensi mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah situasi pandemi Covid-19.

Syaratnya, pemprov harus mengambil alih kembali saham jalan tol yang kini dikuasai pihak swasta, dan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, guna mengelola enam ruas jalan tol itu.

"Saat rencana awal pembangunan enam ruas jalan tol sekitar 2005 silam, Pemprov DKI mengajukan prakarsa pembangunan Jalan Tol kepada Menteri PUPR melalui dua perusahaan daerah, yakni Jakpro dan Pembangunan Jaya yang menguasai saham enam ruas jalan tol masing-masing 50 persen," ujar Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad pada wartawan.

Namun, kata Syaiful, entah mengapa, dalam perjalanannya, saat ini pengelolaan enam ruas jalan tol dikuasai pihak swasta, dalam hal ini Jakarta Toll Road Development (JTD).

Michel Platini Terpukau pada Performa Paulo Dybala dan Menyebutnya Seperti Maradona

Dijelaskan Syaiful, Melalui mekanisme prakarsa seharusnya beban biaya konstruksi jalan dan belanja tanah menjadi beban pihak yang mengajukan prakarsa.

Namun, kata Syaiful, ada keanehan untuk enam ruas tol ini karena meminta pemprov untuk menggelontorkan anggaran daerah hingga Rp 1 triliun lebih pada tahun anggaran 2017-2019.

Anggaran tersebut, kata Syaiful, untuk belanja tanah yang notabene merupakan aset pemprov DKI, untuk mendukung proyek tersebut ditambah lagi dukungan dari pemerintah pusat untuk biaya pembebasan tanah. Seharusnya biaya tanah tersebut menjadi beban PT. JTD.

"Dengan memperhatikan bahwa Pemprov DKI sudah mengeluarkan anggaran untuk kepentingan enam ruas tol DKI, sudah sepatutnya enam ruas jalan tol itu dikelola BUMD dan hasilnya dipergunakan untuk menambah pendapatan daerah. Jadi, saat ini waktu yang tepat bagi pemprov, untuk kembali menguasai pengelolaan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta," katanya.

Pernah Pimpin The Jakmania, Richard Achmad Ceritakan Suka-duka Jadi Suporter

Dalam perjalanan proyek ini, ujar Syaiful, banyak terjadi hal-hal yang diduga merugikan pemerintah.

Antara lain, desain konstruksi jalan tol yang tidak sesuai dengan patok trase yang telah dipasang oleh Dinas Cipta Karya dan tata Ruang sesuai dengan Penetapan Lokasi dari Gubernur DKI.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved