Politikus PPP: Buzzer Tak Peduli Negara Porak-poranda, yang Penting Dapat Uang

Achmad Baidowi menyebut buzzer atau pendengung pada Pilpres 2019, sebagai pasukan non ideologis.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Henry Lopulalan
Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi (tengah) didampingi Wakil Sekjen DPP PPP Hasan Husaeri Khairul Saleh, serta Ketua Departemen Hukum dan Advokasi DPP PPP Arif Sahudi menunjukan surat kasasi dari Mahkamah Agung, di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (12/12). PPP kubu Romahurmuzy menduduki kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, setelah Mahkamah Agung menolak kasasi PPP kubu Djan Faridz dalam kasasi dengan nomor perkara 504K/TUN/2017. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut buzzer atau pendengung pada Pilpres 2019, sebagai pasukan non ideologis.

"Ini pasukan yang tidak memikirkan ideologi sama sekali, tetapi lebih memikirkan bisnis semata," kata Awiek, sapaan Baidowi, saat acara Bedah Buku Pemilu Serentak 2019: Catatan Pengalaman Indonesia, Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Penilaian Awiek tersebut berdasarkan pengalaman pada Pilpres 2019, di mana media sosial banyak disebar informasi bohong oleh kelompok buzzer bayaran.

Zulkifli Hasan: Terawan Menteri Kesayangan Jokowi, Tidak Mungkin Direshuflle

"Dia tidak memikirkan negara porak-poranda, apakah negara akan hancur, yang penting dia dapat uang, mengampanyekan calon yang dia dukung dengan penyebaran hoaks," papar Awiek.

Salah satu contoh hoaks pada Pilpres 2019, lanjut Awiek, Presiden Jokowi disebut sebagai anggota PKI yang jelas hal tersebut merupakan informasi bohong.

"Hoaks kalau disampaikan secara berulang-ulang, itu akan tersimpan dalam memori masyarakat," ucap Awiek.

Cuma Bisa Tangkap 4 Koruptor, ICW Nilai Pemerintah Tak Perlu Hidupkan Lagi Tim Pemburu Koruptor

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menegaskan, pemerintah tidak ada kaitannya dengan buzzer.

Pernyataan Donny tersebut merespons komika Bintang Emon yang diserang buzzer karena mengomentari kasus Novel Baswedan.

"Pemerintah tidak ada hubungannya dengan buzzer apapun, afiliasi buzzer itu tidak ada korelasi dengan pemerintah," kata Donny kepada wartawan, Selasa (16/6/2020).

 Tim Divisi Hukum Polri Sebut Kerusakan Mata Novel Baswedan Bukan Akibat Langsung Perbuatan Terdakwa

Bintang Emon, menurutnya, memiliki hak untuk berpendapat.

Apa yang dilakukan Bintang Emon menurutnya merupakan bagian dari mengekspresikan pendapat.

Pemerintah, menurut Donny, sangat menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik.

 KISAH Putra Asli Papua Pertama Jabat Jenderal Bintang Tiga di TNI AD, Pernah Jadi Buruh Aspal Jalan

"Tidak boleh dikekang dihalangi atau dibatasi," katanya.

Bila para buzzer tersebut terbukti melanggar hukum, Donny mempersilakan diproses hukum.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved