Pemkot Tangsel Didemo soal Transparansi Anggaran Penanganan Covid-19, Ini Jawaban Kepala BPKAD

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rizki Amana

WARTAKOTALIVE.COM, CIPUTAT - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan massa Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Teknik (HMI) Cabang Ciputat menggeruduk Kantor Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Senin, 13 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB.

Koordinator Aksi HMI Komfaktek Cabang Ciputat, Doni mengatakan demonstrasi digelar dalam rangka menuntut transparansi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kota Tangsel.

Pasalnya, pihaknya mengklaim hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel enggan mengeluarkan rincian penggunaan anggaran sekitar Rp 151 miliar tersebut..

• BREAKING NEWS: Pemkot Tangerang Mulai Agresif Gelar Operasi PSBB Jilid 6

"Seharusnya Pemkot Tangsel dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut Covid-19 harus bisa melaporkan rincian anggarannya secara real time," kata Doni saat menggelar aksi tersebut, Ciputat, Tangsel, Senin (13/7/2020).

Di sisi lain, Pemkot Tangsel membantah akan tidak adanya transparansi anggaran dipihaknya dalam penanganan pandemi covid-19 di wilayah kerjanya.

Bahkan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel Warman Syahnudin menantang massa aksi untuk meminta secara langsung keterbukaan penggunaan anggaran tersebut.

• Awal Tahun Ajaran Baru Gubernur Banten Kumpulkan Kepala Sekolah

"Memang tidak transparan sekarang? Minta saja ke sini datanya," tegas Warman saat dikonfirmasi, Tangsel, Senin (13/7/2020).

Warman menjelaskan saat ini pihaknya masih menggunakan anggaran sebesar Rp 24 miliar dari Rp 151 miliar yang disediakan Pemkot Tangsel di tengah situasi pandemi covid-19.

Bahkan, Ia mengaku penggunaan anggaran tersebut secara berkala telah dilaporkan pihaknya ke lembaga negara serta lembaga pegawasan.

• SMAN 2 Kota Bekasi Gelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tatap Muka, Ini yang Dilakukan

"Jadi (dana-red) itu berkembang.

"Dana itu juga ada yang dibantu dari luar misalnya di Dinkes, bukan dari APBD Tangsel.

"Dinkes dari Provinsi Banten dan Dinsos juga dulu disediakan Rp 46 miliar ternyata cukup disediakan oleh Kemensos dan Provinsi Banten. Sekarang itu yang dari APBD baru Rp 24 miliar," jelas Warman.

• Anies Keluarkan Kebijakan Rem Darurat Covid-19? Anggota PDIP DKI Ragukan Keberanian Gubernur

"Kalau pengawasannya ada inspektorat. Kita juga selalu menyampaikan kepada Kemendagri, KPK, BPKP, ke Pemerintah Provinsi Banten," sambungnya.