Breaking News:

Kasus Suap

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Suap kepada Pejabat Kemendikbud, ICW: KPK Takut

Sebelum digarap Polda Metro Jaya, kasus ini merupakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik penghentian penyelidikan dugaan korupsi bagi-bagi THR yang menyeret sejumlah pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) oleh Polda Metro Jaya.

Sebelum digarap Polda Metro Jaya, kasus ini merupakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana sudah menduga kasus suap dengan dalih THR yang diduga melibatkan Rektor UNJ Komaruddin ini akan menguap begitu saja.

Penerima Tak Tahu Dapat THR Jadi Alasan Polisi Hentikan Kasus Dugaan Suap kepada Pejabat Kemendikbud

"Sebab, sedari awal KPK sudah terlihat tidak profesional dan terkesan takut untuk menindak Rektor UNJ," kata Kurnia lewat keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020).

Kurnia menguraikan, ada beberapa argumentasi yang bisa diberikan sebelum tiba pada kesimpulan tersebut.

Pertama, berdasarkan rilis yang disampaikan Deputi Penindakan KPK Karyoto, menurut Kurnia, sebenarnya sudah terang-benderang menyebutkan Rektor UNJ Komaruddin mempunyai inisiatif.

Djoko Tjandra Gampang Bikin KTP Elektronik, Fadli Zon: Ironisnya Banyak Warga yang Belum Punya

Inisiatif itu melalui Kepala Bagian Kepegawaian UNJ untuk mengumpulkan uang THR kepada Dekan Fakultas dan lembaga di UNJ, agar nantinya bisa diserahkan ke pegawai Kemendikbud.

"Pada bagian ini saja setidaknya sudah ada dua dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, yakni praktik pemerasan dan suap," katanya.

Kedua, polemik terkait tidak adanya unsur penyelenggara negara sebagaimana disampaikan oleh KPK, dinilai Kurnia sebagai alasan yang terlalu mengada-ngada.

Kasus Positif Covid-19 Catat Rekor Tertinggi 2.657 Pasien Baru, Jokowi: Lampu Merah Lagi

Sebab, dijelaskannya, Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 sudah menyatakan pimpinan perguruan tinggi negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved