Larangan Kantong Plastik

Ini Alasan DKI Belum Berikan Sanksi Denda kepada Pengelola Perbelanjaan yang Pakai Kantong Plastik

Pemprov DKI Jakarta belum memberikan sanksi denda kepada pengelola perbelanjaan karena membiarkan pedagang atau tenant-nya memakai kantong plastik.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Andy Pribadi
Kompas.com/RYANA ARYADITA UMASUGI
Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih, di Gedung DPRD DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta belum memberikan sanksi denda kepada pengelola perbelanjaan karena membiarkan pedagang atau tenant-nya memakai kantong plastik.

Padahal larangan penggunaan kantong plastik itu telah dimulai sejak 1 Juli 2020.

Pihak Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, masyarakat diwajibkan memakai kantong belanja ramah lingkungan (KBRL).

Masker Bekas Tak Berserakan Lagi di TPA Sumur Batu, Ini Upaya yang Dilakukan Dinkes Kota Bekasi

Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

“Belum ada (sanksi) sekarang masih pembinaan dulu,” kata Andono pada Jumat (10/7/2020).

Andono mengatakan, petugas akan memberikan waktu selama sebulan kepada pedagang atau pengelola yang kedapatan menyediakan kantong plastik agar menggantinya dengan KBRL.

Bayar Servis BMW dan Porsche Rp240 Juta Dibilang Bangkrut, Roro Fitria Pilih Sabar

Bila di periode bulan berikutnya masih ada pelanggaran di lokasi yang sama, petugas akan memberikan sanksi administrasi secara bertahap.

“Jadi ada pengawasan aktif rutin melalui inspeksi mendadak (sidak) dan ada pengawasan pasif (pengelola melampirkan evidence atau bukti bahwa mereka telah taat),” ujar Andono.

Menurut dia, petugas terus melakukan pengawasan di sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan di 2.194 lokasi yang tersebar di lima wilayah daratan kota Jakarta secara bertahap.

Hore, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Launching Pengoperasian Ojol, Bisa Angkut Penumpang Lagi

Namun pada tanggal 1-2 Juli lalu, pihaknya telah melakukan sidak di 1.638 tempat.

Rinciannya untuk Jakarta Utara ada 248 toko swalayan, Jakarta Pusat ada 252 pasar rakyat dan toko swalayan, Jakarta Timur ada 730 minimarket dan 33 pasar rakyat, kemudian Jakarta Selatan ada 25 pasar rakyat dan 350 pasar swalayan.

“Pengecekan secara berkala dilakukan oleh masing-masing Sudin LH yang ada di wilayah kota administrasi,” katanya.

Fraksi PKS DPRD Sebut Perluasan Ancol Diyakini Bisa Jadi Kebanggaan Warga Jakarta

Sementara itu, berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019, pusat atau pengelola tempat belanja yang menyediakan plastik sekali pakai akan dikenakan denda Rp 25 juta.

Bahkan sanksi terberatnya berupa pencabutan izin operasi usaha.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved