Ekstradisi Maria Pauline

Ekstradisi Maria Pauline Dinilai Tutupi Malu Yasonna Atas Kaburnya Djoko Tjandra dan Harun Masiku

Boyamin menilai ada masalah yang perlu dibenahi, di mana ekstradisi Maria Pauline Lumowa menunjukkan cekal akibat DPO adalah abadi hingga tertangkap.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Menkumham Yasonna Laoly bersama Menko Polhukam Mahfud MD menggelar konferensi pers terkait ekstradisi Maria Pauline Lumowa, di Ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) usai ditangkap setelah 17 tahun menjadi buron terkait kasus pembobolan kredit Bank BNI sebesar 1,2 triliun. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ekstradisi tersangka pembobol BNI Maria Pauline Lumowa dinilai hanya kedok untuk menutupi malu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas kinerjanya selama ini.

Sebab, menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, beberapa waktu lalu Dirjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Yasonna kecolongan, setelah buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi.

"Ekstradisi Maria Pauline adalah menutupi rasa malu Menteri Yasonna atas bobolnya buron Djoko Tjandra."

KRONOLOGI Indonesia Pulangkan Maria Pauline Lumowa dari Serbia, Sempat Alami Beberapa Gangguan

"Dan menghilangnya Harun Masiku hingga saat ini yang belum tertangkap," kata Boyamin lewat keterangan tertulis, Kamis (9/7/2020).

Boyamin menilai ada masalah yang perlu dibenahi, di mana ekstradisi Maria Pauline Lumowa menunjukkan cekal akibat DPO adalah abadi hingga tertangkap.

Meskipun, tidak ada kabar kelanjutan proses hukum dari Kejaksaan Agung selaku penegak hukum.

Tak Mau Negara Dipermainkan Djoko Tjandra, Pemerintah Segera Hidupkan Lagi Tim Pemburu Koruptor

"Karena senyatanya Maria Pauline Lumowa status tetap cekal sejak 2004 hingga saat ini," ujarnya.

Sementara, menurut Boyamin, perlakuan terhadap Djoko Tjandra terkesan berbeda.

Hal ini dikarenakan nama Djoko Tjandra pernah dicoret dari daftar cekal, sehingga tersangka kasus Bank Bali itu bisa melenggang bebas.

Menaker: 500 TKA Asal Cina Bisa Menyerap 5.000 Tenaga Kerja Lokal

"Hal ini membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Djoko S Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei 2020."

"SP 27 Juni 2020 oleh Imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB Interpol Indonesia."

"Padahal tidak ada permintaan hapus oleh Kejagung yang menerbitkan DPO," tuturnya.

Jokowi: Membuat Peraturan Menteri Sehari Selesai, Itu Loh yang Saya Inginkan

Boyamin menegaskan, publik menuntut keseriusan pemerintah menangkap buronan lain, seperti Djoko Tjandra, Harun Masiku, Eddy Tansil, hingga Honggo Wendratno.

Ia pun meminta pemerintah mencabut paspor para buron dan mendesak negara lain yang memberikan paspor untuk juga mencabutnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved