Breaking News:

RUU HIP

Isu Kebangkitan PKI, Sejarawan LIPI: Ada yang Ingin Kembalikan Kejayaan Orde Baru

Isu kebangkitan PKI atau komunis di Indonesia dihidupkan kembali, untuk mengembalikan kejayaan Orde Baru menjelang pemilihan presiden 2024.

Penulis: Sri Handriyatmo Malau | Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Sejarawan Prof Asvi Warman Adam 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Isu kebangkitan PKI atau komunis di Indonesia dihidupkan kembali, untuk mengembalikan kejayaan Orde Baru menjelang pemilihan Presiden 2024.

Hal itu disampaikan sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, dalam Dialog Sejarah Historia 'Ngeri-ngeri Kebangkitan PKI', yang disiarkan langsung Channel YouTube Historia.id, Selasa (7/7/2020).

"Fenomena belakangan ini berkaitan dengan menghadapi 2024, ketika akan ada pemilihan presiden," ujar guru besar sejarah UI ini.

Kuasa Hukum Djoko Tjandra dan Ketua PN Jaksel Dipolisikan, Kasusnya Mirip Pengacara Setya Novanto

Dia melihat, ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dihidupkan kembali isu komunisme.

"Karena mereka ini adalah bagian dari rezim Orde Baru yang ingin kembali menegakkan rezim tersebut."

"Dengan cara atau strategi yang sama yaitu menjadikan komunisme sebagai musuh bersama," jelas profesor penulis buku bertajuk 'Pelurusan Sejarah Indonesia' yang terbit pada 2014 lalu itu.

Doni Monardo: Covid-19 Malaikat Pencabut Nyawa

Ditambah juga dengan kepentingan yang yang berbeda, menurut dia, misalnya ketika demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

"Ada pembakaran bendera PKI. Tapi yang membakar itu pakai rompi atau di belakangnya ada bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)," ungkapnya.

Melalui aksi demonstrasi tersebut, kata dia, seakan HTI ingin menunjukkan eksistensinya dengan mengatakan mereka sebetulnya adalah pejuang untuk menghancurkan komunisme.

Satgas Tinombala Salah Tembak Dua Petani Kopi, 12 Personel dan Proyektil Peluru Diperiksa di Jakarta

Dia melihat, ada beberapa pihak sengaja menggoyang masyarakat dengan menyuarakan kebangkitan komunisme.

"Jadi ingin mengembalikan kejayaan Orde Baru, partai politik ataupun kekuatan yang lain, ditambah juga dengan kepentingan yang yang berbeda," paparnya.

Padahal, dia tegaskan, komunisme dan PKI itu sudah punah dari Tanah Air.

Tanggapi Kalung Pembasmi Virus Corona, Fahri Hamzah: Jangan Mencemooh, Biar Dibuktikan

Apalagi, kata dia, sudah ada TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang pembubarkan PKI, yang melarang ajaran komunisme, atheisme di Indonesia sejak 12 Maret 1966 lalu.

Hingga kini, lanjutnya, TAP MPRS itu tidak pernah dicabut alias masih berlaku.

"Itu sudah berlaku sejak 12 Maret 1966 dan sekarang pun itu masih tetap dipertahankan."

Tak Mau Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, Edhy Prabowo: Saya Enggak Mau Cari Panggung

"Walaupun ada beberapa yang mengatakan, beberapa persyaratan itu dijalankan dengan memperhatikan keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia," ucapnya.

Namun, tegas dia, itu tidak membuat peluang sama sekali bagi sebuah organisasi berideologi komunisme untuk hidup di Indonesia.

"Artinya sudah mati bisa dikatakan. Jadi bahaya laten PKI itu hanya halusinasi," tegasnya.

Tjahjo Kumolo Ungkap Pernah Ada Gubernur Menang Pilkada Dua Kali karena Bagi-bagi Handphone, Siapa?

Isu kebangkitan PKI muncul seiring penggodokan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Pemerintah akhirnya memutuskan tidak membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan inisiatif DPR.

Selain menyoroti masalah prosedur, pemerintah juga menyoroti masalah substansi RUU tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Menkopolhukam Mahfud MD, menyoroti tidak dimasukannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai konsideran dalam RUU HIP.

 Tim Divisi Hukum Polri Sebut Kerusakan Mata Novel Baswedan Bukan Akibat Langsung Perbuatan Terdakwa

Tap MPRS XXV Tahun 1966 sendiri mengatur pelarangan Partai Komunis Indonesia serta larangan untuk menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

"Substansinya Presiden menyatakan juga bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 itu masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi," kata Mahfud MD, Selasa (16/6/2020).

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah tetap pada komitmen TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme marxisme itu, merupakan satu produk hukum peraturan perundang undangan yang mengikat.

 KISAH Putra Asli Papua Pertama Jabat Jenderal Bintang Tiga di TNI AD, Pernah Jadi Buruh Aspal Jalan

"Sehingga tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang ini," ujarnya.

Selain itu, menurut Mahfud MD, mengenai rumusan Pancasila, pemerintah berpendapat yang sah itu adalah rumusan Pancasila pada 18 Agustus 1945.

"Pemerintah berpendapat bahwa rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan tanggal 18 Agustus1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan indonesia."

 Dituding Andre Rosiade Incar Jatah BUMN, Adian Napitupulu: Energinya Berlebih, Awasi PSK Hingga Hati

"Yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 itu yang sah," jelasnya. 

Mahfud MD megaku telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dimintai pandangan mengenai RUU HIP.

Setelah mendengarkan pandangan dan berbicara dengan berbagai pihak, menurut Mahfud MD, Presiden memutuskan untuk menunda pembahasan RUU tersebut.

 Moeldoko: Masyarakat Mulai Tidak Waspada, di Pasar Seolah-olah Tidak Ada Lagi Covid-19

"Sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut," beber Mahfud MD, Selasa (16/6/2020).

Presiden meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu, sebelum membahas RUU yang menjadi polemik itu.

"Jadi pemerintah tidak mengirimkan Surpres, tidak mengirimkan surat Presiden untuk pembahasan pembahasan itu," terangnya. 

DPR Tunggu Surat Pemerintah

Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan pihaknya menunggu surat resmi dari pemerintah terkait permintaan penundaan pembahasan RUU HIP.

"Kami tunggu surat resmi pemerintah," kata Baidowi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/6/2020).

 IPW Minta Bukti Novel Baswedan Disiram Air Keras Atau Bukan, karena Wajahnya Tetap Mulus dan Tampan

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, sebaiknya pemerintah menyampaikan surat tertulis terkait permintaan penundaan pembahasan RUU ke DPR.

Hal itu perlu dilakukan karena DPR mengirimkan surat tertulis secara resmi saat mengirimkan naskah akademik dan draf RUU HIP ke pemerintah.

"Karena DPR berkirim surat resmi kepada pemerintah, maka sebaiknya sikap pemerintah juga disampaikan secara tertulis."

 Sebut Tuntutan Jaksa Berat, Kuasa Hukum Minta Hakim Bebaskan Dua Terdakwa Penganiaya Novel Baswedan

"Apakah mau menunda, menolak, atau menyetujui pembahasan," ucapnya.

Awiek menjelaskan, jika nantinya pemerintah menolak pembahasan, maka RUU HIP dikembalikan ke DPR RI dan tidak dilanjutkan pembahasan lebih lanjut.

Namun, jika disusun kembali, DPR punya kesempatan luas untuk menampung aspirasi.

 MAKI Sebut Ronny Bugis Jadi Justice Collaborator Setelah Mengaku Dosa kepada Pendeta, Layak Bebas

"Mekanismenya sudah diatur dalam UU 12/2011jo UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ucap politikus PPP itu.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada DPR, terkait permintaan penundaan pembahasan RUU HIP.

Mahfud MD mengatakan hal tersebut nantinya akan disampaikan sesuai prosedur yang berlaku kepada DPR.

 INI 15 Kriteria untuk Tentukan Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah Penyebaran Covid-19

"Ini saya baru bertemu Presiden. Jadi menyampaikan ke masyarakat, juga sekaligus ini pemberitahuan termasuk kepada DPR, tapi tentu resminya ada prosedur nanti."

"Makanya Menkumham diajak ke sini. Nanti yang akan beri tahu secara resmi sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan."

"Bahwa kita meminta DPR menunda untuk membahas itu."

 Kuasa Hukum Sebut Rahmat Kadir Pelaku Tunggal Penyerangan Novel Baswedan, Ronny Bugis Cuma Diperalat

"Itu nanti Menkumham yang akan memberi tahu secara resmi," ungkap Mahfud MD dalam video yang dibagikan Tim Humas Kemenko Polhukam, Selasa (16/6/2020).

Mahfud MD menegaskan kembali, TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan paham Marxisme, Komunisme, dan Leninisme, mutlak tetap berlaku

"Tapi substansinya pemerintah sudah sampai sikap tentang TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 mutlak tetap berlaku."

 Rakyat Masih Bisa Makan, Moeldoko Tepis Komentar Pemerintah Tak Punya Strategi Jitu Tangani Covid-19

"Dan seperti dikatakan Pak Menkumham tadi, itu sebenarnya sudah satu keniscayaan karena sudah diperkuat kembali oleh TAP MPRS Nomor 1 tahun 2003," terang Mahfud MD.

Mahfud MD juga menegaskan kembali rumusan Pancasila yang resmi dipakai adalah rumusan Pancasila yang ada di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

"Pancasila yang resmi dipakai adalah Pancasila yang ada di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945."

"Yang isinya lima sila dalam satu kesatuan paham dan satu tarikan napas pemahaman," papar Mahfud MD. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved