Breaking News:

PPDB Jakarta

Fraksi PSI DPRD DKI Sebut 100.000 Anak Terancam Putus Sekolah karena Tak Bisa Bayar Sekolah Swasta

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengatakan, ada sekitar 100.000 calon siswa tidak tertampung pada PPDB 2020 di DKI Jakarta.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Intan Ungaling Dian
Dok Ricky Martin Wijaya
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengatakan, ada sekitar 100.000 calon siswa  tidak tertampung pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta.

Mereka tidak lolos seleksi PPDB karena mekanisme usia yang menjadi faktor penentu dominan penerimaan siswa baru.

PSI khawatir seratusribu  calon siswa terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar pendidikan jika harus belajar di sekolah swasta.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, krisis ekonomi imbas dari pandemi virus corona atau Covid-19 sehingga warga memilih sekolah negeri.

Tiru Cara Ahok, Caleg PSI Idris Ahmad kumpulkan Sumbangan Warga Untuk Biaya Kampanye

Ketua Umum PSI Grace Natalie Sowan ke Muhaimin Iskandar, Saling Tukar Masker di Kantor DPP PKB,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di negeri dan mendaftar di sekolah swasta.

“Kami tidak boleh biarkan siswa ini terlantar dan putus sekolah," ujar Idris seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa (7/7/2020).

"Jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta,” ujarnya lagi.

Idris mengatakan bahwa masyarakat beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri, terutama karena tidak adanya kewajiban biaya uang pangkal sekolah.

Datangi Sejumlah Sekolah, Ganjar Dengarkan Masukan dari Siswa dan Orangtua Siswa Terkait PPDB

VIDEO: Orangtua Murid Kesal PPDB Passing Grade Umur, Karangan Bunga Banjiri Balai Kota DKI

Dia mendesak DKI untuk dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

“Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan, bagaimana pun juga kekisruhan ini akibat mekanisme faktor usia yang dipaksakan," kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved