Berita nasional
Kursi Menteri dalam Reshuffle Akan Membantu AHY tapi Ada yang Bilang Kemungkinannya Kecil
Presiden Jok0wi mengisyaratkan reshuffle kabinet. Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut. Menguntungkan? Benarkah kemungkinannya kecil?
Putra presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai punya peluang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo.
Sepak terjangnya dalam kabinet Jokowi dapat mendongkrak elektabilitas jika kelak AHY maju pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7).
• Video Presiden Jokowi Marah Munculkan Isu Reshuffle Kabinet, Kinerja Menteri KKP Disorot
• Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Pengamat Nilai Tiga Menteri Ini Bakal Dipertahankan Jokowi
"AHY pasti punya ambisi pada 2024 sampai (harus) keluar dari tentara. Dan kita sadari juga kondisi ketika dia begini-begini saja, artinya menjadi ketua umum Partai Demokrat dan masih ada bayang bayang ayahnya," kata Yunarto.
Ia menyarankan AHY menerima jika mendapat tawaran jabatan menteri dari Presiden Jokowi. Setidaknya jabatan menteri akan membantu mendongkrak elektabilitas AHY dan menjadi modal berkompetisi pada Pilpres 2024.
"Di sisi lain juga tidak mendapatkan panggung sebesar kepala daerah (gagal dalam Pilgub DKI Jakarta)," ujarnya.
"Alangkah bagusnya dalam konteks pandangan publik, sekadar untuk menjadi seorang calon presiden yang kuat, dia harus mencari panggung, salah satunya menjadi menteri," sambungnya.
Wacana perombakan atau reshuffle kabinet terus mengemuka setelah Presiden Jokowi mengeluarkan peringatan perombakan kabinetnya.
Jokowi kecewa dengan kinerja sejumlah menterinya dalam menangani pandemi Covid-19, khususnya karena lambatnya penyerapan anggaran.
Jokowi melihat ada menteri-menteri yang tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.
Padahal, anggaran yang sudah disiapkan untuk penanganan Covid-19 mencapai mencapai ratusan triliun rupiah.
Dan semula dari perputaran uang itu diharapkan membantu menggerakkan kembali roda ekonomi.
• IPW Nilai Jaksa Agung Harus Jadi Prioritas, Selain 12 Menteri Dalam Reshuffle Kabinet Jokowi
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai peluang AHY masuk dalam kabinet Jokowi adalah sangat kecil.
Hal itu dikarenakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai pendukung utama pemerintahan, sudah telanjur sakit hati pada Demokrat.
"Saya melihat kecil kemungkinan seorang AHY untuk masuk, karena dinamika politik 2019 kemarin sebetulnya sudah ada komunikasi antara 01 (Jokowi) dengan Demokrat untuk masuk ke dalam kabinet, bahkan ada nama jabatannya," ujar Qodari dalam program talk show di Kompas TV.
Tetapi, Demokrat bergeser ke kubu 02 Prabowo Subianto, dan ternyata AHY tidak bisa menjadi calon wakil presiden.
"Akhirnya mau masuk ke 01 enggak bisa juga, pintu sudah tertutup. Jadi menurut saya, sudah ada hati yang terluka di 01," ujarnya.
• Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, PKS: Jangan Berhenti di Pernyataan, Sepekan Mesti Ada Tindak Lanjut
Merespons dimunculkannya nama AHY dalam wacana reshuffle kabinet, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan partai besutan SBY itu akan tetap berada di luar pemerintahan Jokowi.
"Kami bukan koalisi pemerintah. Partai Demokrat fokus menyerap harapan aspirasi rakyat," ujar Syarief yang juga mantan Menteri Koperasi dan UKM era Presiden SBY itu.
Syarief mengatakan AHY pun tidak membicarakan tentang jabatan menteri saat bertemu Presiden Jokowi dalam safari politik pasca-terpilih sebagai ketua umum pada pertengahan Juni lalu.
"Kemarin itu ketemu hanya memperkenalkan pengurus Partai Demokrat," ujarnya.
Menurut Syarief, pergantian menteri dan siapa penggantinya adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. "Siapa yang akan diganti itu adalah hak Presiden. Kalau tidak baik, ya reshuffle," tegasnya.
Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, Demokrat telah memberi memberi masukan ke pemerintah tentang penanganan pandemi Covid-19 yang kurang maksimal. Namun pemerintah mengabaikan masukan itu. (Tribun network/dit/mam/coz)