Ketua Bamus Betawi: Masa Iya Bangun Masjid dan Museum Sampai 155 Hktare? Saya Minta Anies Jujur

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Zainuddin menolak Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Yaspen Martinus
Wartakotalive.com/Anggie Lianda Putri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6/2019). 

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Zainuddin menolak Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Kepgub itu berisi Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare, dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektare.

"Tapi masa iya, bangun masjid dan museum sampai 155 hektare? Saya minta Anies jujur."

Rocky Gerung Bersedia Jadi Menkumham Jika Ditawari, Syaratnya Diberikan Hak Bisa Lakukan Hal Ini

"Saya menduga pembangunan itu bagian corporate social responsibility (CSR), sebagai kewajiban pengembang," kata Zainuddin, Minggu (5/7/2020).

Zainuddin menilai jika pun dibangun masjid maupun museum, DKI Jakarta telah memiliki masjid yang cukup besar, di antaranya Masjid Agung dan Masjid Istiqlal.

Pihaknya menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tidak konsisten dengan janjinya saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 terkait penolakan reklamasi.

Mardani Ali Sera: Kalau Seminggu Ini Enggak Ada Kabar Reshuffle Kabinet Berarti Omdo

Justru saat ini janji pilgub yang dilontarkan oleh Anies Baswedan itu seolah terlupakan, dengan dikeluarkannya izin reklamasi Ancol seluas 155 hektare.

"Saya inget betul, Anies sampaikan reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan."

"Kalau kata orang Betawi, iya ilokan dah, sekarang malah dilanjutkan itu barang," ucapnya.

Sebagai Modal Pilpres 2024, AHY Disarankan Ambil Tawaran Jadi Menteri Jika Disodorkan Jokowi

Zainuddin menyayangkan langkah Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 itu.

Padahal, Ancol itu tidak sepenuhnya milik Jakarta, meski di bawah Pembangunan Jaya.

Pemprov DKI hanya memiliki saham 40 persen di Ancol. Sementara, 52,37 persen swasta dan perorangan, dan milik Yayasan 7,63 persen.

Usul 3 Menteri Non Parpol Diganti, Politikus PKB Ungkap Ada Warga Doakan Covid-19 Sehat Sejahtera

"Saya sebagai ketua Bamus Betawi jelas menolak Kepgub Nomor 237 Tahun 2020, memperluas daratan sama saja reklamasi," cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, terbitnya izin reklamasi pantai Ancol mengejutkan banyak pihak.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved