Larangan Kantong Plastik

Larangan Kantong Plastik Belanja, Pedagang Pasar Minta Pemprov Cari Alternatif Penggantinya

IKAPPI melihat jika sosialisasi itu diakui belum maksimal, untuk itu perlu dilibatkannya para pedagang dalam sosialisasi itu.

Wartakotalive.com/Joko Supriyanto
Aktifitas pedagang kantong plastik di Pasar Metro Atom, Pasar Baru, Jakarta Pusat. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) menilai perlu adanya pelibatan pedagang dalam upaya sosialisasi larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar tradisional.

Hal ini perlu dilakukan karena sejauh ini, IKAPPI melihat jika sosialisasi itu diakui belum maksimal, untuk itu perlu dilibatkannya para pedagang dalam sosialisasi itu.

"Ini jauh lebih efektif. Pelibatan pedagang dalam setiap kebijakan pemprov itu menjadi kunci keberhasilan program itu dilaksanakan," kata Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP IKAPPI Miftahudin, Kamis (2/7/2020).

Dikatakan Miftahudin, ada dua edukasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, pertama yaitu mengenai edukasi bahaya penggunaan kantong plastik sekali pakai, dan sosialisasi dari Pergub 142 tahun 2019.

Sanksi Cabut Izin Usaha untuk Pemakaian Kantong Plastik, APPBI Anggap Tidak Tepat

Pasalnya saat ini masih banyak pedagang maupun warga yang belum mendapatkan informasi yang lebih detail dan utuh tentang sosialisasi dan edukasi tersebut.

"Edukasi itu ada dua hal, edukasi tentang pentingnya mengetahui bahaya penggunaan kantong plastik dan sosialisasi pergub no 142 tahun 2019 tersebut," katanya.

Untuk itu, ia berkeinginan Pemprov DKI melibatkan pedagang pasar atau kelompok-kelompok pedagang pasar juga ketua-ketua blok pasar untuk ikut membantu mensosialiasikan kepada anggota-anggota di bloknya.

Larangan Kantong Plastik Sekali Pakai, Konsumen Bingung Tak Ada Kantong Belanja di Minimarket Koja

Selain itu IKAPPI juga meminta kepada pemprov untuk mencari solusi alternatif atas pergantian kantong plastik.

Bila menggunakan tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali, IKAPPI mendorong agar pemprov bisa meningkatkan produk UMKM daerah dengan meningkatkan produksi tas-tas daur ulang.

"Selain membantu UMKM, hal ini juga membantu sosialisasi penggunaan kantong belanja yang bisa dipakai berulang di masyarakat," katanya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai 1 Juli 2020.

Larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan KantongBelanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Aturan ini diterapkan guna mengatasi sampah plastik yang kini menjadi masalah global.

Terlebih, jumlah sampah bekas plastik sekali pakai di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sudah mendapai 39 juta ton atau 34 persen dari total sampah yang ada. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved