Breaking News:

Pilkada Depok

Lantik ASN Jelang Pilkada, Wali Kota Depok Dipanggil Bawaslu Namun Tak Hadir

Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad tidak menghadiri panggilan Bawaslu terkait pelantikan ASN menjelang Pilkada Depok yang menjadi sorotan.

Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Wali Kota Depok Mohammad Idris saat memberikan keterangan terkait kesiapan Kota Depok menghadapi New Normal pasca berakhirnya PSBB pada 4 Juni mendatang, Senin (1/6/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad tidak menghadiri panggilan Bawaslu terkait pelantikan ASN menjelang Pilkada Depok yang menjadi sorotan. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok memanggil Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait pelantikan sejumlah pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan pada 26 Juni lalu di Balai Kota Depok.

Sayangnya, dalam pemanggilan tersebut Idris tidak hadir dan mengutus Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri.

Mau Ramaikan Pilkada Depok, Mantan Aktivis 98, Rama Pratama, Dekati PDIP

Dalam pertemuannya dengan Bawaslu, Supian mengaku dirinya diminta memastikan proses pelantikan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Saya diundang dan sudah saya sampaikan surat izin yang diberikan Pak Menteri untuk proses pelantikan kemarin," papar Supian kepada wartawan seusai bertemu dengan Bawaslu Kota Depok di Kantor Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara Raya, Beji, Kota Depok, Rabu (1/7/2020).

Supian mengaku dirinya yang hadir di Bawaslu karena Idris ada acara sehingga tak dapat hadir.

Sukses Rangkul Depok Tertata, Idris Somad Incar Dukungan Koalisi Lebih Besar di Pilkada Depok 2020

"Pak Wali ada kegiatan sehingga mendelegasikan ke saya untuk hadir di sini tadi juga menyampaikan kalau memang harus tetap hadir nanti akan bersedia untuk hadir," akunya.

Supian menilai pemanggilan ini dapat dimaklumi lantaran pihaknya memahami bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Pasal 71 Ayat 2 menyatakan bahwa para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali atas seijin Mendagri.

Depok Tertata, Koalisi Demokrat, PKB, PAN, dan PPP Siap Dukung Petahana di Pilkada Depok 2020

"Proses itu sudah ditempuh oleh Pemerintah Kota Depok dan Bawaslu memastikan apakah benar-benar proses itu ditempuh dan memastikan dengan surat yang kita dapat dari Mendagri. Insya Allah tidak ada pelanggaran," katanya.

Supian mengatakan, pelantikan kemarin dilakukan lantaran adanya kekosongan jabatan disejumlah bagian seperti pensiunnya Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) dan juga bagian lainnya.

Bila mengikuti waktu enam bulan sebelum masa penetapan maka akan ada kekosongan pejabat dan itu dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Setelah Tertunda, KPU Kota Depok Pastikan Pilkada Depok Dilaksanakan 9 Desember 2020

"Perjalanan enam bulan itu banyak pejabat yang pensiun sehingga jabatan-jabatan itu kita usulkan ke Pak Menteri untuk diisi sehingga proses-proses pelayanan masyarakat tidak terganggu dan kerja-kerja Pemerintah Kota Depok akan lebih maksimal,"

"Terhadap usulan itu, kita menunggu dan alhamdulilah usulan kita dikabulkan dan pada hari ini saya sampaikan surat itu ke bapak dan ibu Bawaslu," tuturnya.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved